Presiden Telah Mengoreksi Kebijakan soal Hutan

Pemerintah sangat serius menata dan mengelola hutan agar bermanfaat bagi semua kalangan. Untuk itu, kini Presiden Joko Widodo telah mengoreksi kebijakan soal hutan.

BANDUNG - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH), Siti Nurbaya Bakar menegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengoreksi kebijakan alokasi hutan karena di waktu yang lalu proporsi akses hutan antara rakyat dan korporat adalah 4 persen banding 96 persen. Angka ini dikoreksi Presiden Jokowi menjadi 27-30 persen untuk rakyat dan 63-70 persen untuk korporat.

Cara yang dilakukan, kata Menteri Siti, dengan membangun hutan sosial seluas 12,7 juta hektare memberikan akses kepada masyarakat agar bisa melakukan produksi dan menjadi produktif serta bisa generate income atau membangun pendapatan dan membangun ekonomi domestik, di wilayah-wilayah sekitarnya. Secara cluster atau berkelompok masyarakat melakukan agroforestry, menanam kayu bersama-sama, menanam tanaman pangan di bawahnya dan bernilai eknomis.

"Jadi, sekali lagi bahwa program hutan sosial merupakan salah satu langkah korektif pemerintah terhadap kebijakan masa lalu, di mana konsesi kawasan hutan banyak diberikan kepada para pengusaha besar," kata Siti Nurbaya pada acara Rekreasi Akademik: Wicara Hutan Sosial dengan tema Jaga Hutan, Rawat Peradaban, dan Raih Kesejahteraan, di Tahura Ir H Djuanda, Bandung, Jawa Barat, Rabu (28/11).

Acara ini prakarsa dari tim Kantor Staf Kepresidenan (KSP), tim KLHK, tim Fakultas Komunikasi Unpad, dan tim Lembaga Pengkajian Pendidikan Edukasi yang dihadiri ratusan siswa dan mahasiswa.
Halaman Selanjutnya....