Presiden Telah Mengoreksi Kebijakan soal Hutan

Pemerintah sangat serius menata dan mengelola hutan agar bermanfaat bagi semua kalangan. Untuk itu, kini Presiden Joko Widodo telah mengoreksi kebijakan soal hutan.

BANDUNG - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH), Siti Nurbaya Bakar menegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengoreksi kebijakan alokasi hutan karena di waktu yang lalu proporsi akses hutan antara rakyat dan korporat adalah 4 persen banding 96 persen. Angka ini dikoreksi Presiden Jokowi menjadi 27-30 persen untuk rakyat dan 63-70 persen untuk korporat.

Cara yang dilakukan, kata Menteri Siti, dengan membangun hutan sosial seluas 12,7 juta hektare memberikan akses kepada masyarakat agar bisa melakukan produksi dan menjadi produktif serta bisa generate income atau membangun pendapatan dan membangun ekonomi domestik, di wilayah-wilayah sekitarnya. Secara cluster atau berkelompok masyarakat melakukan agroforestry, menanam kayu bersama-sama, menanam tanaman pangan di bawahnya dan bernilai eknomis.

"Jadi, sekali lagi bahwa program hutan sosial merupakan salah satu langkah korektif pemerintah terhadap kebijakan masa lalu, di mana konsesi kawasan hutan banyak diberikan kepada para pengusaha besar," kata Siti Nurbaya pada acara Rekreasi Akademik: Wicara Hutan Sosial dengan tema Jaga Hutan, Rawat Peradaban, dan Raih Kesejahteraan, di Tahura Ir H Djuanda, Bandung, Jawa Barat, Rabu (28/11).

Acara ini prakarsa dari tim Kantor Staf Kepresidenan (KSP), tim KLHK, tim Fakultas Komunikasi Unpad, dan tim Lembaga Pengkajian Pendidikan Edukasi yang dihadiri ratusan siswa dan mahasiswa.

"Kegiatan ini penting, selain untuk mengingatkan bahwa kita punya sumber daya alam yang luar biasa di Jawa Barat ini. Sambil berkreasi foto hunting dan tentu juga sambil mendapatkan referensi serta ikut urun rembuk mengenai hutan untuk kesejahteraan rakyat melalui hutan sosial, yang telah kita capai selama empat tahun ini. Jadi kegiatan ini sangat penting," ujar Menteri Siti.

Kepada para pelajar, mahasiswa, dan civitas akademika, Menteri Siti mengatakan tentunya semua pernah menonton film The Lion King, di mana salah satu karakternya, Rafiki, seekor baboon Afrika yang mengasuh Simba. Dia berkata "Oh yes, the past can hurt. But you can either run from it, or learn from it."

"Kenyataan di masa lalu kadang menyakitkan, tapi kita bisa memilih untuk lari dari kenyataan atau belajar untuk menjadi lebih baik. Hutan sosial adalah upaya kita untuk menjadi lebih baik dalam mengelola hutan kita," katanya.

Konsep Utuh

Lebih lanjut Menteri LKH Siti Nurbaya mengatakan hutan sosial merupakan konsep utuh membangun masyarakat, bukan hanya diberi akses lalu ditinggalkan seperti waktu yang lalu, sehingga tidak tampak hasilnya dan terus menonjol soal korporat dan konglomerat.

"Ini dikoreksi sekarang, dikontrol terus pemberian alokasi akses hutan. Saat ini dari 12,7 juta hektare yang sudah diadakan oleh pemerintah untuk hutan sosial, telah direalisasikan seluas 2,173 juta hektare bagi lebih dari 480 ribu keluarga di Indonesia, termasuk di Pulau Jawa dan Jawa Barat," ujar Menteri Siti.

Siti Nurbaya mengatakan target program perhutanan sosial tahun 2018 seluas 2 juta hektare. Kebijakan akses lahan itu juga perlu diikuti dengan program-program lanjutan.

sur/N-3