Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Edisi Weekend Foto Video Infografis
Dampak Krisis

Presiden Sri Lanka Tetapkan Keadaan Darurat

Foto : AFP/LAKRUWAN WANNIARACHCHI 

Pejabat sementara Presiden Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe

A   A   A   Pengaturan Font

COLOMBO - Pejabat sementara Presiden Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, pada Minggu (17/7), menetapkan keadaan darurat di negara pulau itu, yang telah dilanda krisis ekonomi yang melumpuhkan dan aksi protes selama berpekan-pekan.

Deklarasi itu menyatakan langkah tersebut diperlukan demi kepentingan keamanan masyarakat, mempertahankan ketertiban masyarakat dan dipertahankannya pasokan serta jasa yang penting bagi kehidupan masyarakat.

Wickremesinghe, mantan perdana menteri, diambil sumpahnya sebagai pejabat presiden pekan lalu, setelah Gotabaya Rajapaksa mundur sebagai presiden setibanya di Singapura dari Maladewa, di mana ia pertama kali melarikan diri dari protes terkait kesulitan ekonomi negara itu.

Pengunduran diri Rajapaksa diterima resmi pada Jumat (15/7) oleh ketua parlemen, yang mengatakan bahwa presiden baru akan dipilih dalam waktu sepekan untuk menjalani dua tahun sisa masa jabatan presiden.

"Saya meminta rakyat agar menciptakan situasi damai untuk menerapkan proses demokrasi," ucap ketua parlemen Sri Lanka, Mahinda Yapa Abeywardena, seraya menyebutkan bahwa pemilu akan dilakukan dengan cepat dan secara transparan.

Imbauannya itu disampaikan setelah satu pekan yang kacau, di mana para demonstran menyerbu kediaman dan kantor presiden serta perdana menteri, setelah Rajapaksa menentang seruan berbulan-bulan agar ia mengundurkan diri.

Kemenangan Besar

Pengunduran diri Rajapaksa yang berusia 73 tahun itu menandai kemenangan besar bagi gerakan protes yang menuntut pengunduran dirinya setelah krisis ekonomi menyebabkan negara itu berjuang mengatasi inflasi tak terkendali dan kelangkaan BBM serta obat-obatan yang parah, sementara cadangan devisa habis.

Rajapaksa dan keluarganya, yang memegang jabatan-jabatan penting di pemerintahan, termasuk perdana menteri dan menteri keuangan, menguasai sekitar 70 persen anggaran nasional dan secara luas dipersalahkan atas salah urus yang menyebabkan negara itu praktis bangkrut.

Ini mengejutkan negara yang pernah dipuji sebagai kisah sukses di antara negara-negara berkembang dengan rakyatnya yang berpendidikan baik dan kelas menengah yang besar.

Wickremesinghe sebelumnya mengatakan akan mundur jika pemerintahan baru telah dibentuk. AFP/VoA/N-3


Redaktur : Marcellus Widiarto
Penulis : AFP

Komentar

Komentar
()

Top