Presiden: Sistem Pendidikan Harus Diubah

BOGOR - Presiden Joko Widodo menilai pendidikan di Indonesia selama ini belum ada perubahan-perubahan yang sangat mendasar. Karena itu, perlu ada perubahan agar perkembangan pendidikan di Tanah Air relevan dengan perubahan dunia, terutama dalam bidang teknologi digital.

"Sistem pendidikan harus kita ubah sehingga pembangunan sumber daya manusia itu betul-betul bisa mengikuti perubahan-perubahan yang ada di dunia," kata Presiden Joko Widodo dalam pembukaan rapat terbatas bertema Pendidikan Vokasi dan Implementasinya, di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Kamis (16/11).

Hadir dalam rapat tersebut, di antaranya Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Polhukam Wiranto, Mendikbud Muhadjir Effendy, Menteri Ristek dan Dikti M Nasir, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Agama Lukman Hakim.

Kepala Negara mengatakan pengembangan pendidikan itu dapat difokuskan baik di tingkat pendidikan vokasi, pelatihan kejuruan, hingga politeknik.

Untuk itu, Presiden menyarankan perlu adanya revisi undang-undang terkait pendidikan agar universitas dari luar negeri dapat mendirikan perguruan tinggi di Tanah Air. Hal ini dapat dilakukan sebagai pembanding baik dari sisi pengelolaan hingga kurikulum pendidikan suatu perguruan tinggi.

Presiden menilai perguruan tinggi di Indonesia perlu mendirikan fakultas maupun jurusan yang mengajarkan sektor teknologi digital serta ekonomi digital. "Dunia sudah berubah begitu cepatnya. Tidak ada kita, misalnya kenapa tidak ada yang berani salah satu universitas mendirikan fakultas digital ekonomi yang jurusannya toko online, misalnya jurusannya ritel manajemen, mengenai logistic management, tidak ada," tambah Jokowi.

Dalam rapat terbatas itu, Presiden menghadirkan dua tamu undangan, yaitu pendiri PT Gojek Indonesia, Nadiem Makarim, dan pendiri Startup Ruangguru, Adamas Belva Syah.

Presiden mengundang keduanya untuk berbagi pandangan mengenai perubahan dunia yang memanfaatkan sistem teknologi digital dalam keseharian.

Revitalisasi Kurikulum

Secara terpisah, Direktur Pembelajaran, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti, Paristiyanti Nurwardani, mengatakan pemerintah akan merevitalisasi kurikulum pendidikan vokasi dengan melibatkan dunia industri. Ini dilakukan untuk menjamin relevansi hasil lulusan dengan kebutuhan industri.

Menurut Purwandani, revitalisasi pendidikan vokasi dilakukan dengan malakukan penyempurnaan capaian kurikulum, membuka peluang dibukanya pendidikan vokasi terapan dan pendidikan diploma satu, diploma dua, dan tiga. "Pemerintah mendorong lebih banyak lulusan pendidikan diploma," katanya.

Lulusan diploma yang diharapkan, menurut Purwandani, tidak hanya lulusan yang memiliki kemampuan teknis di bidangnya, namun memiliki kemampuan lain agar bisa berkompetisi dengan lulusan dari luar. "Selama ini kemampuan teknis cukup, tetapi kurang diimbangi kemampuan bernalar," ungkapnya. fdl/YK/E-3