Presiden: PPKM Jilid Pertama Tidak Efektif

JAKARTA - Presiden Joko Widodo menyatakan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) jilid pertama yang diterapkan di sejumlah wilayah di Pulau Jawa dan Bali untuk menekan penyebaran virus korona (Covid-19) tidak efektif.

"Saya ingin menyampaikan mengenai yang berkaitan dengan PPKM , tanggal 11-25 Januari, kita harus ngomong apa adanya, ini tidak efektif," kata Jokowi dalam video rapat terbatas, Jumat (29/1), yang diunggah akun Sekretariat Presiden di Youtube, Minggu (31/1).

Kebijakan PPKM telah berlangsung dua jilid. PPKM jilid pertama dilangsungkan pada 11 hingga 25 Januari 2021. Sementara jilid kedua dilaksanakan mulai 26 Januari hingga 8 Februari.

Dalam pelaksanaan PPKM jilid kedua, pemerintah justru mengendorkan sejumlah aturan, salah satunya yakni pemerintah mengizinkan pusat perbelanjaan atau mal hingga restoran beroperasi sampai pukul 20.00 WIB. Padahal, pada PPKM jilid pertama, baik mal dan restoran hanya diizinkan beroperasi sampai pukul 19.00 WIB.

Kasus positif Covid-19 justru melambung alih-alih berkurang selama PPKM yang berlangsung dua jilid itu. Tercatat, dari PPKM jilid pertama hingga PPKM jilid kedua yang baru berlangsung enam hari, kasus positif Covid di Indonesia bertambah 228.502 kasus.

Jokowi menyebut ketidakefektifan PPKM terlihat dari mobilitas masyarakat yang masih tinggi, sehingga di beberapa provinsi kasus positif Covid-19 tetap naik.

Tidak Tegas

Jokowi mengatakan esensi dari PPKM saat ini ialah mengurangi atau bahkan mencegah mobilitas masyarakat untuk menekan laju penularan Covid-19. Namun, dalam implementasinya, kebijakan tersebut tidak tegas.

Menurutnya, ketegasan dan konsistensi dari penerapan kebijakan tersebut sangat dibutuhkan untuk memperoleh hasil yang diinginkan.

"Esensi dari PPKM ini kan membatasi mobilitas, tetapi yang saya lihat di implementasinya ini kita tidak tegas dan tidak konsisten," imbuhnya.

Jokowi juga menunjukkan bahwa PPKM berdampak pada penurunan ekonomi. Ia mengatakan masalah penurunan ekonomi tidak perlu dikhawatirkan, selama PPKM mampu menekan kasus positif Covid.

"Ada PPKM ekonomi turun. Sebetulnya enggak apa-apa asal Covid-nya turun, tapi ini enggak. Menurut saya, coba dilihat lagi, tolong betul-betul dikalkulasi, dihitung, supaya kita dapat sebuah formula," ujar Jokowi.

"Formula yang memang standarnya emang enggak ada. Negara lain enggak ada. Yang benar yang mana enggak ada, yang lockdown juga eksponensial," kata dia menambahkan.

Dalam kesempatan itu, Jokowi menginstruksikan agar Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, hingga Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas untuk terlibat lebih sering memberi contoh kedisiplinan melaksanakan protokol kesehatan kepada masyarakat.

Mantan Wali Kota Solo itu juga meminta jajaran terkait untuk turut melibatkan sebanyak-banyaknya pakar dan epidemiolog. Keterlibatan dan kerja sama para pakar bersama pemerintah nantinya diharapkan akan menghasilkan desain kebijakan yang lebih baik dan komprehensif. n jon/P-4