Nasional Mondial Ekonomi Daerah Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Edisi Weekend Foto Video Infografis
Keuangan Pemerintah

Presiden: Perbaiki Sistem Pengelolaan Keuangan

Foto : ANTARA/Puspa Perwita sari

Rakernas Pelaporan Keuangan - Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani menyerahkan penghargaan kepada Ketua Mahkamah Agung M Hatta Ali (kiri) saat Pembukaan Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2017 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/9). Pemerintah memberikan penghargaan kepada lima institusi negara dan pemerintah daerah peraih predikat WTP selama lima tahun berturut-turut yaitu Mahkamah Agung, Kementerian Perdagangan, Pemprov Jawa Barat, Kota Depok, dan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengingatkan kepada jajarannya baik di pusat maupun daerah agar terus melakukan perbaikan sistem terkait pengelolaan keuangan negara. Hal itu disampaikan Presiden saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2017 dengan tema "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara untuk Indonesia Sejahtera" di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/9).

"Semuanya berkembang dengan cepat dengan cara-cara yang tak terduga. Inovasinya cepat sekali. Oleh sebab itu, kita juga harus berani berubah. Akuntansi kita mestinya harus kita arahkan. Orientasi tidak kepada prosedur, harus diubah kepada orientasi hasil. Hasil pun juga harus berkualitas," ujar Presiden Jokowi. Presiden menuturkan, perubahan ini harus sesegera mungkin dilakukan. Hal itu dikarenakan masih adanya inefisiensi dalam pengelolaan keuangan negara, baik itu APBN maupun APBD.

"Saya sudah cek satu per satu, banyak sekali inefisiensi itu. Setiap kegiatan yang ada coba dilihat satu-satu, tidak jelas hasil yang akan dicapai," ucap Presiden. Dari program-program yang dibuat, lanjut Presiden masih banyak ditemukan yang sasaran kegiatannya tidak berorientasi pada hasil. Selain itu, banyak pula program-program di pusat maupun daerah yang tidak terkait dengan sasaran pembangunan nasional.

"Inilah saya kira banyak inefisiensi di APBN dan APBD kita yang perlu kita perbaiki besarbesaran. Sekali lagi, akuntansi kita harusnya berorientasi kepada hasil bukan prosedur," jelas Presiden.Dalam kesempatan itu, Presiden ikut mengingatkan soal penyederhanaan laporan yang pernah diminta beberapa waktu sebelumnya.

Menurut Presiden laporan pertanggungjawaban yang bertumpuk-tumpuk pada akhirnya akan membuat aparatur menjadi lebih terfokus pada pengerjaan laporan dibanding dengan eksekusi program. "Ini kita bekerja membuat laporan atau bekerja menghasilkan sesuatu? Saya sampaikan untuk buat yang sederhana. Urusan SPJ sederhana, jangan sampai bertumpuk-tumpuk.
Halaman Selanjutnya....

Penulis : Muhamad Umar Fadloli

Komentar

Komentar
()

Top