Presiden: Pemindahan IKN Semestinya Tidak Dipertentangkan Lagi

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur seharusnya tidak lagi dipertentangkan karena sudah disetujui dalam sidang paripurna DPR.

"Dalam sistem politik kita jelas bahwa Undang-Undangnya sudah disetujui DPR dan disetujui delapan fraksi dari sembilan fraksi yang ada. Artinya, secara hukum politik sudah selesai. Jadi kalau sudah seperti itu, mestinya tidak dipertentangkan lagi, mestinya," kata Presiden dalam pidato daring saat peresmian Nasdem Tower, di Jakarta, Selasa (22/2).

Pro dan kontra, kata Jokowi, lazim terjadi pada gagasan perubahan atau transformasi besar di suatu negara. Namun yang harus dipahami, kata Presiden, tujuan pemindahan IKN untuk pemerataan akses infrastruktur, manfaat ekonomi, dan keadilan sosial di Indonesia.

Saat ini, jelas Presiden, sebanyak 58 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia bersumber dari Pulau Jawa yang didominasi DKI Jakarta. Padahal, Indonesia memiliki sekitar 17.000 pulau, sehingga terjadi ketimpangan perputaran kegiatan ekonomi dan kesenjangan antara wilayah di Jawa dengan daerah luar Jawa.

Dari segi populasi juga terjadi ketimpangan, sebanyak 56 persen populasi di Indonesia berada di Pulau Jawa.

"Negara kita ini negara besar, kita memiliki 17.000 pulau, 514 kabupaten dan kota, 34 provinsi. Kalau kita lihat populasi, itu 56 persen ada di Jawa, sebanyak 56 persen atau 156 juta penduduk Indonesia itu ada di Jawa, padahal kita memiliki 17.000 pulau," kata Kepala Negara.

Pemindahan IKN, kata Presiden, telah memiliki payung hukum berupa UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN.

Kota Ramah Lingkungan

Untuk pembangunan IKN Nusantara, Presiden menjelaskan 80 persen anggaran berasal dari skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan investasi langsung, sedangkan 20 persen sisanya diperkirakan dari APBN.

"Banyak yang bertanya kepada saya, terus anggarannya dari mana? Untuk kawasan inti yang di situ ada istana dan gedung-gedung kementerian memang itu semua dari APBN, perkiraan kita adalah 20 persen dari total anggaran yang dibutuhkan. Sedangkan yang 80 persen adalah baik KPBU, baik PPP (Public-Private Partnership), maupun dari investasi langsung oleh investor," kata Jokowi.

Dari total luas lahan IKN 256 ribu hectare, jelas Presiden, hanya sekitar 50 ribu hektare yang dipakai, sisanya 200 ribu hektare dibiarkan sebagai hutan hijau. Selain itu, pemerintah juga akan membangun nursery atau lokasi pembibitan tanaman di IKN dengan kapasitas produksi 20 juta bibit atau benih setiap tahunnya.

"Artinya, yang kita kedepankan memang sebuah kota yang sangat ramah lingkungan," kata Presiden.