Presiden Jokowi Minta BPKP Arahkan Belanja K/L-Pemda Agar Tidak untuk Program-program Absurd

Banyak anggaran program yang tak efektif juga ditemui Presiden Jokowi di anggaran untuk pengembangan UMKM dan pembangunan penyuluh pertanian.

"Pembangunan balai untuk membangun dan merehabilitasi balai. Jelas. Anggarannya Rp1 miliar, (anggaran) kecil ini mestinya untuk Rp1 miliar ya mestinya Rp900 juta untuk rehabilitasi. Mestinya. Tapi setelah kita cek bener, Rp734 juta itu honor, rapat, dan perjalanan dinas. Artinya 80 persen. Ini sudah tak bisa lagi," kata dia.

Presiden mengatakan tugas berat menanti BPKP untuk mengubah cara realisasi anggaran program tersebut.

"Anggaran APBN, anggaran APBD itu produktif, karena tangan BPKP itu sampai di provinsi, kabupaten dan kota. Artinya bisa mengawal bisa mengawasi, bisa mengarahkan. Aparat di pusat, provinsi, kota dan kabupaten itu dengan BPKP itu takut. Segan dan takut. Gunakan ini untuk kebaikan negara," kata Jokowi.