Presiden Harap MA Bantu Kurangi Hambatan Hukum Pembangunan

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap Mahkamah Agung (MA) bisa melakukan upaya-upaya strategis dalam mengurangi hambatan-hambatan hukum untuk percepatan pembangunan ekonomi.

"Kami berharap MA terus melakukan upaya-upaya strategis dalam mengurangi hambatan-hambatan hukum untuk percepatan pembangunan ekonomi," kata Presiden Jokowi saat menghadiri Sidang Istimewa Laporan Tahunan MA secara virtual dari Istana Negara Jakarta, Selasa (22/2).

Presiden Jokowi menyebutkan upaya strategis tersebut, antara lain dapat dilakukan dengan mempercepat penanganan perkara melalui mekanisme gugatan sederhana, mendorong konsistensi putusan serta melakukan reformasi pelaksanaan putusan.

Kestabilan Sosial

Pemerintah juga meyakini penegakan hukum secara efektif oleh MA dapat berkontribusi dalam mewujudkan kesejahteraan dan kestabilan sosial, memperkuat sistem demokrasi, dan mempercepat transformasi menuju Indonesia maju.

Presiden mengapresiasi kinerja MA yang bekerja keras mempercepat transformasi hukum di Indonesia. "Terima kasih kepada MA yang telah bekerja keras mengakselerasi pembangunan pengadilan modern, mentransformasikan dari sistem peradilan konvensional ke sistem peradilan yang lebih modern untuk mempercepat transformasi hukum di Indonesia," tutur Presiden.

Sementara itu, Ketua MA, Muhammad Syarifuddin, dalam laporannya menyampaikan sepanjang tahun 2021, MA mengampu 19.408 beban perkara, yang 19.233 di antaranya sudah diputus, sementara 175 perkara sisanya masih dalam proses peradilan.

"Jumlah sisa perkara tersebut merupakan rekor terendah yang pernah dicapai dalam sejarah MA," kata Syarifuddin.

Berdasar data penyelesaian perkara tersebut, rasio produktivitas putusan MA 2021 mencapai 99,10 persen atau melampaui target 70 persen yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama MA.

Selain itu, Presiden Jokowi mengatakan pemerintah memerlukan dukungan dari MA, sebagai pengawal keadilan, dalam menjalankan semua agenda transformasi Indonesia.

"Pemerintah butuh dukungan dari MA dan jajaran pengadilan tinggi, pengadilan negeri di seluruh Tanah Air. Peran MA sebagai pengawal keadilan sangat krusial dalam mendukung transformasi Indonesia," kata Presiden Jokowi.

Dukungan MA dan lembaga peradilan sangat dibutuhkan karena semua agenda reformasi di Indonesia tidak mungkin bisa dijalankan sendiri oleh pemerintah sebagai lembaga eksekutif.

Peran MA, tambah Presiden, dibutuhkan sebagai lembaga yang dapat menghasilkan putusan-putusan penting atau landmark decisions, yang memberikan kepastian hukum berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

Saat ini, pemerintah sedang mengawal beberapa agenda transformasi penting, antara lain peningkatan pemerataan pembangunan yang lebih Indonesia sentris.