Prayut Ingin Lanjutkan Tugas sebagai Menhan

BANGKOK - Perdana Menteri (PM) Thailand yang ditangguhkan dari tugas resminya, Prayut Chan-Ocha, mengatakan bahwa dirinya akan melanjutkan peran sebagai menteri pertahanan. Pernyataan itu dia tuliskan lewat media sosialnya dan menjadi pernyataan langsung pertamanya kepada publik sejak pengadilan memerintahkan Prayut untuk menghentikan tugasnya sebagai PM.

Jabatan Prayuth ditangguhkan sembari pengadilan memproses gugatan yang menuduh PM Thailand itu melanggar masa jabatan.

"Saya akan terus menjalankan tugas dan tanggung jawab saya sebagai menteri pertahanan untuk rakyat dan Thailand setiap hari," cuit Prayut di akun Twitter resminya pada Kamis (25/8) malam.

Sebelumnya pada Rabu (24/8) lalu, Mahkamah Konstitusi Thailand memutuskan untuk mendengarkan petisi yang diajukan oleh partai oposisi utama yang menyatakan bahwa masa kepemimpinan Prayut sebagai kepala junta militer setelah ia mengambil alih kekuasaan dalam kudeta pada 2014, harus diperhitungkan dalam keseluruhan masa jabatannya.

Konstitusi yang berlaku saat ini menetapkan batas masa jabatan delapan tahun untuk jabatan perdana menteri.

Masih belum jelas kapan pengadilan akan memberikan keputusan tentang peninjauan tersebut.

Episode Terbaru

Kontroversi mengenai batas masa jabatan Prayut adalah episode terbaru dalam hampir 20 tahun kekacauan politik di negara ekonomi terbesar kedua di Asia tenggara itu. Kekacauan politik itu termasuk dua kudeta dan aksi protes yang melibatkan kekerasan oleh pasukan keamanan.

Protes itu merupakan penentangan terhadap keterlibatan militer dalam politik dan tuntutan agar dilakukannya reformasi monarki, seiring dengan tumbuhnya kesadaran politik.

Juru bicara pemerintah, Anucha Burapachaisri, mengatakan Jumat (26/08) bahwa kabinet tetap berfungsi seperti biasa setelah keluar putusan dari Mahkamah Konstitusional.

Sedangkan Wakil Perdana Menteri Prawit Wongsuwan saat ini menjabat sebagai PM Thailand untuk sementara waktu.

Prawit sendiri merupakan mantan komandan Angkatan Bersenjata Thailand dan telah lama mendukung monarki negara itu.

Di bawah konstitusi, pemilihan baru seharusnya dilangsungkan pada Mei tahun depan. Meski begitu, perdana menteri yang menjabat berwenang mengadakan pemilihan lebih cepat dengan cara membubarkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. DW/I-1