Pramuka Tuntut Ganti Rugi Lahan untuk Proyek LRT

JAKARTA - Ketua Kwartir Nasional Pramuka Adhyaksa Dault menuntut ganti rugi kepada pemerintah atas penggunaan lahan Pramuka di wilayah Depok, Jawa Barat, yang dibangun untuk proyek kereta ringan Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (light rail transit/LRT Jabodebek).

Adhyaksa yang ditemui seusai rapat koordinasi di Kemenko Kemaritiman Jakarta, Senin, mengatakan dari total lahan Pramuka di kawasan Cibubur, Jakarta Timur, ada sebagian wilayah yang masuk wilayah Depok, Jawa Barat, yakni Taman Wiladatika.

"Lahan Pramuka di Depok ada yang masuk Jakarta Timur. Di sebelahnya ada Taman Wiladatika itu, itu yang mau dipakai pemerintah untuk itu (LRT). Sudah dibangun sekarang, kami sekarang menuntut minta ganti rugi dong untuk LRT," katanya.

Ia menjelaskan secara hukum, lahan Pramuka jelas merupakan hak milik organisasi tersebut. Dengan demikian, penggunaan lahan dinilai perlu dikompensasi, terlebih jika akan digunakan untuk kepentingan komersial seperti Transit Oriented Development (TOD).

"Yang akan dipakai itu 4.300 meter persegi untuk stasiun dan empat hektare untuk TOD. Kami sudah MoU dengan KAI jadi kami bisa dapat hak kami untuk dana abadi Pramuka," katanya.

Kompensasi yang diharapkan itu, lanjut mantan Menteri Pemuda dan Olahraga tersebut, layaknya dilakukan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk pembangunan jalan tol, beberapa tahun lalu.

Ia juga menegaskan, meski Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan pernah melayangkan surat meminta pertimbangan lahan Pramuka menjadi aset negara, tidak berarti status kepemilikannya berubah.

Ada pun terkait nilai ganti rugi yang diminta, ia menyerahkan seluruhnya kepada penaksiran harga dari pemerintah. "Sekarang yang penting statusnya dulu kalau ini hak Pramuka," pungkasnya.

Direktur Operasi III PT Adhi Karya (Persero) Tbk Pundjung Setya Brata, dalam kesempatan yang sama, mengatakan pihaknya sudah sejak awal mengerjakan pekerjaan proyek pembangunan LRT Jabodebek di kawasan tersebut. "Sudah mau selesai, tinggal masalah administrasinya saja," tuturnya.

Ant/P-5