Pramono Tampung Keluhan Warga Soal Transportasi dan Sekolah Gratis
Foto : X/@pramonoanung
Bakal cagub DKI Jakarta berbincang bersama putrinya di dalam MRT saat menuju kegiatan dialog bersama Gen Z.
JAKARTA - Bakal calon gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menampung keluhan warga Jakarta Utara soal akses transportasi dan sekolah gratis yang menjadi harapan mereka untuk diwujudkan gubernur mendatang.
"Masyarakat di Sunda Kelapa kan kebanyakan dari menengah, mereka mengharapkan proses pendidikan itu diperbaiki," kata Pramono di kawasan Kemang, Jakarta, Sabtu (7/9).
Pramono mengatakan, masyarakat Sunda Kelapa meminta yang gratis tidak hanya sekolah negeri, namun juga sekolah swasta yang turut terlibat.
Dia meyakini pemerintah sebenarnya mampu untuk memberikan sekolah swasta gratis kepada siswa yang membutuhkan secara tepatsasaran. "Saya yakin APBD Jakarta ini mampu untuk itu," ujarnya.
Kemudian, dia juga menerima keluhan mengenai transportasi dari Jakarta Utara (Jakut) ke Kepulauan Seribu yang aksesnya terbilang sulit.
Mengenai hal itu, Pramono terngiang akan moda transportasi air (waterway) lintas Halimun-Karet yang diresmikan Sutiyoso pada 2007.
"'Waterway' yang dulu pernah digagas dari zaman Pak Sutiyosokalau saya diberikan kesempatan sekarang sudah eranya transportasi laut," ujarnya.
Kemudian, ada juga yang mengeluhkan fasilitas umum yang kurang memadai dan usulan penambahan Puskesmas di Jakarta Utara.
Pramono berharap jika nantinya diberikan amanah menjadi gubernur maka sejumlah keluhan tersebut akan diprioritaskan untuk ditindaklanjuti.
Pramono Anung-Rano Karno adalah salah satu dari tiga pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur di Pilkada DKI 2024, selain RK-Suswono dan paslon independen Dharma Pongrekun-Kun Wardana.
Ketiga paslon telah mendaftarkan secara resmi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta.
Ketiga paslon telah mendaftarkan secara resmi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta.
Sebelumnya, Dinas Pendidikan DKI Jakarta telah menggandeng 2.090 sekolah swasta dari jenjang pendidikan SD hingga SMA/SMK untuk program pendidikan gratis.
Komisi E DPRD DKI bahkan merekomendasikan agar pihak eksekutif mendorong percepatan implementasi kebijakan sekolah swasta gratis untuk dianggarkan pada 2025.
Redaktur : Lili Lestari
Penulis : Antara
Komentar
()Muat lainnya