Prabowo Minta Kabinetnya Wujudkan Kesejahteraan Umum

JAKARTA - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meminta jajaran Kabinet Merah Putih yang dipimpinnya agar bisa mengemban tugas dengan bijak untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi masyarakat Indonesia.

Menurutnya penting bagi para Menteri, Kepala Badan, dan Kepala Lembaga menyiapkan kebijakan yang efektif mengingat masih banyak masyarakat Indonesia yang merasakan kesulitan akibat kemiskinan dan kelaparan.

"Saya katakan berkali-kali bahwa negara yang merdeka rakyatnya harus merasakan kemerdekaan. Janganlah kita bangga menjadi anggota G20, kalau rakyat kita masih banyak yang miskin masih banyak yang lapar," kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna Perdana di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu kemarin.

Maka dari itu, untuk para Menteri, Kepala Lembaga, dan Kepala Badan meski baru dilantik, namun diminta untuk bekerja cepat menyusun program dan rencana, maupun tim yang baru untuk melakukan percepatan pengerjaan tugas-tugas menyelesaikan program-program prioritas.

Secara khusus untuk Kementerian dan Badan baru, Prabowo berpesan kepada para pejabat yang dipercaya untuk memimpin lembaga-lembaga tersebut dapat secara mandiri menyiapkan timnya agar dapat bekerja dengan baik.

"Terutama bagi menteri-menteri yang baru, silakan konsolidasi sendiri, mengatur sendiri secepat mungkin. Administrasi saudara dan tim saudara di kementerian dan badan masing-masing. Penyusunan tim sangat penting, tim yang baik, tim yang bisa kerja sama akan memudahkan kita mencapai target-target yang kita tentukan," tutur Prabowo.

Dalam penyusunan Kabinet Merah Putih, Prabowo Subianto menyiapkan sebanyak 48 kementerian. Ia merasa hal itu wajar dilakukan berkaca dari fakta bahwa Indonesia merupakan negara dengan penduduk keempat terbanyak di dunia.

Jumlah tersebut didapatkan dari pemecahan sembilan kementerian yang sudah ada dari periode sebelumnya, tercatat ada 22 kementerian baru yang tercipta di era Pemerintahan Prabowo Subianto.

Terakhir ada lima Badan baru yang dibentuk untuk mempercepat kinerja dari kementerian dan lembaga yang sudah ada, badan-badan baru itu meliputi Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus; Badan Penyelenggara Haji; Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara; Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan; dan Badan Penyelenggara Jaminan Halal.

Mencerdaskan Bangsa

Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menegaskan sektor pendidikan merupakan prioritas yang sangat tinggi, karena upaya mencerdaskan bangsa mutlak dilakukan. "Mencerdaskan kehidupan bangsa mutlak. Pendidikan bagi kita adalah prioritas yang sangat tinggi," kata Presiden.

Dia mengatakan komitmen pemerintah kepada pendidikan sudah terlihat, di mana alokasi dalam anggaran 2025 untuk pendidikan menjadi salah satu yang tertinggi. "Mungkin selama sejarah kita, untuk pertama kali kita sudah 20 persen (alokasi anggaran pendidikan)," kata Prabowo.

Dia menekankan bahwa masalah pendidikan menjadi yang pertama harus diperhatikan, selain Indonesia juga harus hadir dalam pergolakan atau interaksi dunia, di mana Indonesia harus selalu membela kemerdekaan bangsa-bangsa.

"Jadi masalah pendidikan yang pertama, ya tentunya tujuan nasional kita juga hadir dalam pergolakan ataupun interaksi dunia, di mana kita harus selalu membela kemerdekaan bangsa-bangsa. Dan karena itu mau tidak mau Indonesia harus kuat," jelasnya.