Prabowo Meminta Koalisi Indonesia Maju Plus Jadi Koalisi Permanen hingga 2029

KABUPATEN BOGOR - Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran ketua umum (ketum) dan pengurus pusat partai politik (parpol) yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus untuk menjadi koalisi permanen yang mendukung pemerintah sampai tahun 2029.

Keinginan Presiden Prabowo untuk membentuk koalisi permanen itu diungkap beberapa ketum dan pengurus partpol saat mereka ditemui selepas menghadiri acara silaturahim KIM Plus bersama Presiden Prabowo, yang juga Ketua Umum DPP Partai Gerindra, di kediaman pribadi Prabowo di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/2).

“Pak Prabowo menawarkan koalisi permanen. Pak Prabowo meminta persatuan menjadi kunci utama pemerintahan, dan tentu PKB menyambut baik koalisi permanen menjadi perkuatan dan percepatan pembangunan,” kata Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar di pelataran gerbang kediaman Prabowo, Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Jumat sore.

Kemudian, Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Benny K. Harman juga meng­ungkap keinginan Presiden membentuk koalisi permanen sampai akhir periode kepemimpinannya. “Ya Presiden meminta itu,” kata Benny.

Dia menyebut partai-partai yang diajak untuk membentuk koalisi permanen merupakan partai-partai KIM Plus yang saat ini mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Presiden Prabowo Subianto, selaku Ketua Umum DPP Partai Gerindra, mengundang jajaran pimpinan ketua umum partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus untuk bersilaturahmi di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat, mulai Jumat siang.

Jajaran pimpinan partai dan kepala-kepala daerah ter­pilih dari KIM Plus mulai berdatang­an selepas shalat Jumat sehingga menyebabkan antrean kendaraan cukup panjang di sepanjang jalan dari arah Sentul menuju kediaman Prabowo.

Pertemuan berlangsung selama kurang lebih 2 jam dan berakhir sekitar pukul 17.00 WIB. KIM Plus merupakan partai-partai pendukung pe­­merintah, yang terdiri dari sejumlah partai pengusung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka saat Pilpres 2024, dan partai-partai politik lainnya yang semua berseberangan saat pilpres kemudian menyatakan dukungan kepada pemerintahan baru.

Partai-partai itu mencakup di antaranya Partai Gerindra, PAN, Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, PRIMA, Partai NasDem, PKS, dan PKB.

Beberapa elite partai yang terlihat menghadiri silaturahim di Hambalang antara lain Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan, Ketua Majelis Penasihat PAN Hatta Rajasa, Wakil Menteri Dalam Negeri yang juga Politikus PAN Bima Arya Sugiarto, Ketua Umum DPP Partai Gelora sekaligus Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta, Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya, Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Sekretaris Jenderal DPP PSI Raja Juli Antoni beserta elite PSI.

Sistem Presidensial

Analis politik dari Universitas Indonesia (UI) Aditya Perdana menilai ke depan kekuatan partai politik akan terpolarisasi dalam bentuk yang tidak jauh berbeda dengan saat ini.

“Apabila koalisi partai politik pendukung pemerintahan yang sudah kuat dan dominan hari ini akan terus berlangsung dalam tahun-tahun yang akan datang, bukankah itu menjadikan dorongan terhadap merger partai atau partai dominan,” kata Aditya Perdana di Depok, Minggu (16/2).

Menurutnya, koalisi permanen tentu punya harapan untuk memuluskan arah dan garis pemerintahan yang sejalan antara presiden dan DPR. “Masalahnya adalah Indonesia menganut sistem presidensial yang menunjukkan kekuasaan eksekutif dan legislatif tidak harus berasal dari partai yang sama,” kata dosen politik UI itu.

Sebaliknya, sistem par­lementer memungkinkan koalisi yang dimaksud. lalu, apakah koalisis permanen itu harus merubah sistem pemerintahan. Ant/S-2