PPG Prajabatan Kunci Kesiapan Guru

JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tengah menyiapkan ekosistem pembelajaran melalui paket-paket kebijakan Merdeka Belajar. Khusus dari segi pengeloaan guru, salah satu fokus yaitu pembenahan Pelatihan Profesi Guru (PPG) prajabatan dalam ekosistem pembelajaran guru.

"PPG prajabatan ini investasi. Kalau pendidikannya baik, PPG ini akan jauh berdampak pada ekosistem," kata Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemendikbud, Iwan Syahril, dalam cara diskusi pendidikan, di Jakarta, Rabu (13/5).

Perlu diketahui, PPG prajabatan merupakan program pendidikan untuk mempersiapkan lulusan S1 Kependidikan dan S1 atau D4 Nonkependidikan yang berbakat dan berminat menjadi guru. Pelaksanaan PPG agar guru menguasai kompetensi secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan. Guru yang mengikuti PPG ini akan memperoleh sertifikat pendidik profesional pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Iwan menilai pembenahan PPG prajabatan lebih berdampak signifikan sebagai investasi dibanding melatih guru-guru yang telah mengajar tanpa mengikut PPG. Meski begitu, ia menyebut PPG prajabatan perlu ada banyak perbaikan agar tercipta pembelajaran guru bergairah yang sifatnya inklusif.

Di sisi lain, Iwan memastikan pelatihan guru secara umum juga berjalan dan akan ditingkatkan kualitasnya agar sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan tiap daerah. Ia juga meminta setiap pihak terlibat aktif dalam menciptakan pembelajaran guru yang relevan. "Harus ada diverensiasi dan kebutuhan tiap-tiap guru di daerah yang berorientasi pada anak," jelasnya.

Selain adanya ekosistem pembelajaran, Iwan menambahkan faktor-faktor keberhasilan peran guru dalam paket kebijakan Merdeka Belajar yaitu transformasi kepemimpinan sekolah, pengembangan ekosistem belajar guru di setiap provinsi, komunitas pendidikan yang bergotong royong untuk tujuan yang sama. Selain itu, regulasi, tata kelola, dan koordinasi dengan pemerintah daerah.

"Faktor-faktor tersebut harus didukung dengan kebijakan, teknologi, asesmen, dan kurikulum. Dan tentu saja gotong royong seluruh pihak," tandasnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI), Muhammad Ramli Rahim mempertanyakan kebijakan Kemendikbud meminta kejelasan terkait keberadaan unit-unit pelatihan guru seperti Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) dan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) di setiap daerah. Keberadaan unit-unit tersebut belum berdampak pada peningkatan kompetensi guru.

Ia menyebut unit-unit pelatihan tersebut memiliki fasilitas luar biasa. Meski begitu, keberadaannya tidak termanfaatkan dengan baik dan tidak efektif karena berjalan di luar tugas pokok dan fungsinya. Alhasil, keberadaan unit-unit tersebut hanya memakan anggaran di Kemendikbud saja.

"Banyak unit membuat anggaran habis di internal kemendikbud. Padahal pelatihan gurunya tidak efektif," katanya.

Berani Berkreasi

Sementara itu, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Totok Suprayitno mengungkapkan untuk menciptakan praktik baik kepada peserta didik, para guru didorong untuk terus berkreasi. Kreativitas harus dibangkitkan dari masing-masing guru karena setiap guru memiliki kekhasan.

Totok mengakui ada anggapan sulit terkait mengubah kultur belajar dari yang kaku dan serba ikut petunjuk menjadi sebuah proses belajar yang penuh dengan kreativitas oleh guru. Untuk itu, ia mendorong agar para guru lebih berani berkreasi tanpa harus menunggu arahan dari pemerintah.

"Dengan begitu, pembelajaran ini bisa menyenangkan dan memberikan bekal yang baik. Belajarnya bisa ditingkatkan kualitasnya," ungkapnya. ruf/N-3