Posko PSI Dipenuhi Warga Mengadu soal Pungli

JAKARTA - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta telah menerima lebih kurang 50 pengaduan warga Jakarta selama lima hari membuka pos pengaduan. Pos pengaduan bagi warga ini dibuka di lantai 4 Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, mulai Selasa (27/8) lalu.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari PSI, Anthony Winza Probowo, mengatakan warga yang datang tidak hanya secara individu, tetapi juga berkelompok seperti komunitas pesepeda hingga kelompok pemerhati hewan. Adapun persoalan yang diadukan banyak didominasi masalah perizinan dan program kesejahteraan yaitu Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Jakarta Lansia (KJL), dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

"Ada beragam aduan yang kami terima. Paling banyak mengenai persoalan pungutan liar (pungli) dalam pengurusan perizinan yang terjadi oleh oknum di tingkat kecamatan, kelurahan, hingga RT dan RW," ujar Anthony dalam keterangan persnya Senin (2/9). Anthony menyebut sistem pengaduan seperti ini akan mempercepat penyelesaian masalah yang ada di lapangan. PSI akan mendorong pengawasan dan kontrol terhadap proses perizinan dan tersalurnya program pemerintah yang tepat sasaran. "Seharusnya, sebelum masuk masa reses pun masalah yang ada di masyarakat sudah dapat teratasi. PSI akan hadir setiap hari untuk warga karena itulah sejatinya fungsi dan peran wakil rakyat di DPRD," tuturnya.

PSI membuka posko pengaduan masyarakat di Kantor Fraksi PSI di lantai 4 Gedung DPRD Jakarta setiap hari kerja dari pukul 08.00 hingga 10.00 WIB. Aduan yang masuk akan dianalisis dan ditindaklanjuti, baik dengan turun langsung maupun berkoordinasi dengan jajaran Pemprov DKI untuk fasilitasi penyelesaian permasalahan.

Posko Nasdem

Selain PSI, Fraksi Nasdem juga membuka posko pengaduan di gedung DPRD DKI Jakarta. Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino mengatakan, pihaknya membuka pos pengaduan warga di ruang Fraksi Nasdem di gedung DPRD DKI Jakarta. Pos pengaduan itu akan terintegrasi dengan kadernya di 44 kecamatan dan 267 kelurahan di Jakarta.
Halaman Selanjutnya....