Politik Malaysia Terancam Pecah

KUALA LUMPUR - Politik Malaysia terancam pecah setelah para anggota senat atau anggota Dewan Negara menyatakan menjunjung titah raja yang mendesak parlemen untuk melakukan sidang guna membahas Proklamasi Darurat dan Peraturan-Peraturan Darurat terkait. Sementara itu, PM Muhyiddin menutup parlemen selama dua pekan dengan alasan pandemi Covid-19.

"Sebagai anggota Dewan Negara yang merupakan Dewan Legislatif tertinggi, kami setuju dengan titah raja bahwa pembatalan Proklamasi dan Peraturan-Peraturan Darurat yang dibuat oleh pihak pemerintah secara tidak transparan dan tanpa melalui kedua dewan dan mendapat perkenan raja adalah tidak sah dan tidak konstitusional," ujar pernyataan para senator di pintu masuk Jalan Parlimen, Kuala Lumpur, Selasa.

Pernyataan tersebut ditandatangani Senator Hj Raj Munni Sabu, Ketua Sekretariat merangkap anggota Kaukus Kesejahteraan Rakyat Dewan Negara, Senator Theodore Douglasyang merangkap anggota Kaukus Kesejahteraan Rakyat Dewan Negara, dan 14 senator lainnya.

"Kami juga ingin menyatakan kekesalan kami apabila persidangan Dewan Negara yang dijadwalkan bersidang pada 3 hingga 5 Agustus telah ditangguhkan dengan surat pemberitahuan yang pendek tanpa mengikuti peraturan musyawarah Dewan Negara yang betul," kata mereka.