Politik AS Berubah, Kebijakan Trump Bisa Terganggu

WASHINGTON - Pemerintahan yang terpecah kembali menghantui Washington seiring dengan pelantikan Kongres baru pada Kamis (3/1). Setelah dua tahun Partai Republik mengendalikan Gedung Putih, Senat, dan Dewan Perwakilan Rakyat, kini Partai Demokrat akan menjadi mayoritas di Kongres atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Era baru ini akan bertugas mengontrol pemerintahan sehingga dapat mengganggu Presiden Donald Trump sampai pemilihan presiden 2020 mendatang. Perubahan itu merupakan hasil dari pemilihan paruh waktu pada bulan November lalu, ketika Partai Demokrat memperoleh suara besar dengan memperoleh 235 kursi di DPR dengan 435 kursi ketika para anggota baru DPR memulai masa baktinya.

Sedangkan Partai Republik hanya memperoleh tambahan dua kursi dari sebelumnya di Senat, dan kini memegang mayoritas 53-47. Anggota DPR dari California, Nancy Pelosi, akan terpilih sebagai ketua DPR, mengembalikannya ke posisi yang pernah dipegangnya pada 2007 hingga 2011.

Dia adalah satu-satunya wanita yang pernah menjadi ketua DPR, dan jika terpilih lagi akan menjadi orang pertama dalam lebih dari 60 tahun yang mampu merebut kembali posisi itu setelah partainya kalah dan kemudian memperoleh kembali mayoritas di DPR Amerika.

Namun, sebagian anggota DPR dari Partai Demokrat menyatakan keinginan akan munculnya pemimpin baru dalam partai, dan Pelosi setuju untuk menjabat tidak lebih dari empat tahun sebagai ketua dengan imbalan dukungan yang cukup untuk memenangkan posisi itu. Kongres baru kali ini adalah yang paling beragam dalam sejarah.

Wajah- wajah baru dalam Kongres ini termasuk Alexandria Ocasio-Cortez dari New York, wanita termuda yang terpilih menjadi anggota Kongres. Selain itu ada juga Rashida Tlaib dari Michigan dan Ilhan Omar dari Minnesota, dua wanita muslim pertama yang menjadi anggota DPR Amerika.

Secara keseluruhan, perempuan menduduki 102 kursi di DPR dan 25 kursi di Senat. Demokrat d i kaba rkan bersemangat untuk mengawasi dengan ketat pemerintah yang diyakini telah melampaui otoritas, dan menyalahgunakan kekuasaan selama hampir dua tahun sejak Trump dilantik.

Partai Demokrat akan memiliki kesempatan itu, karena panel Kongres akan dipimpin oleh ketua yang telah berjanji untuk menyelidiki topik-topik sensitif, seperti pajak pendapatan Trump, pemberhentian jaksa agung Jeff Sessions, dan hubungan Trump dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin.

Mengakhiri "Shutdown"

Pimpinan yang hadir telah memberi isyarat bahwa Trump akan menghadapi rentetan penyelidikan yang dapat meruntuhkan Gedung Putih, yang telah dikepung oleh penyelidikan soal kolusi Russia. Komite penyelidikan FBI yang dipimpin Robert Mueller, telah menghabiskan energi dan waktu untuk menuntaskan persoalan tersebut.

"Sudah mulai. Besok, kami merebut mayoritas. Lalu, kami meloloskan undang-undang untuk mengakhiri #TrumpShutdown yang sembrono. Selanjutnya, kami berjuang untuk menurunkan biaya perawatan kesehatan dan menetapkan agenda progresif," kata anggota baru DPR dari Partai Demokrat, Hakeem Jeffries, yang diramal akan menjadi ketua The House di masa depan, lewat Twitter, Rabu (4/1).

Tak cuma itu, ancaman pemakzulan mulai membayang di Washington dan hampir pasti akan terjadi dengan beberapa tokoh Partai Demokrat yang mulai menyuarakan gagasan untuk menurunkan Trump dari kepresidenan.

Selain itu, pembahasan untuk menghentikan penutupan sebagian pemerintahan AS (government shutdown) akan menjadi agenda utama. Trump tampaknya akan meredam keinginannya membangun dinding perbatasan AS-Meksiko.

AFP/SB/AR-2