Polisi Tangkap 49 Orang Terkait Pungli di Tanjung Priok

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendukung penuh pemberantasan premanisme dan pungli yang terjadi di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pasalnya, selama ini pungli meresahkan masyarakat.
"Saya setuju dengan Pak Jokowi, tidak dibenarkan pungli di mana pun, tidak hanya di Tanjung Priok, di pelabuhan atau di mana pun," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria ditemui di Slipi Jaya, Jakarta, Jumat (11/6).
Riza mengatakan pihaknya meminta kepada masyarakat untuk segera melaporkan kepada aparat penegak hukum saat menemukan premanisme atau pungli agar segera dilakukan tindakan tegas.
"Kalau masyarakat menemukan aksi premanisme atau pungli segera laporkan kepada kami atau penegak hukum," tutur Riza.
Dikatakan Riza, Pemprov juga sudah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya serta Forkopimda untuk membahas berbagai persoalan. "Kegiatan bersama dan berkoordinasi melakukan rapat, dialog serta mencari solusi terkait masalah yang ada di Jakarta," jelasnya.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan atas perintah Presiden Joko Widodo, Kapolri Jenderal Listyo Sigit mengeluarkan ultimatum kepada para Kapolres untuk menindak praktik pungli.
"Ultimatum Pak Kapolda kepada para Kapolres, untuk segera menindak (pelaku pungli)," ujar Yusri.
Kendati begitu, Yusri menuturkan Kapolda Metro Jaya Fadil Imran meminta agar masyarakat tidak main-main dalam pemberantasan pungli. Ditambah lagi, para tersangka melakukan aksi ini secara berkelompok dan terorganisir.
"Polres Metro Jakarta Utara hingga malam tadi menangkap 49 pelaku pungli. Mereka berasal dari tiga pelabuhan bongkar muat besar di Jakarta Utara, antara lain JICT, PT DKM, dan PT GFC," jelas Yusri.
Diakui Yusri, dari salah satu ponsel pelaku pungli, pihak kepolisian menemukan percakapan WhatsApp yang menginstruksikan untuk berhati-hati karena ada petugas yang datang untuk memantau. "Jadi mereka tahu petugas akan ke sana, mereka katakan petugas itu sebagai gerombolan," ujar Yusri.
Yusri mengatakan para pelaku mengambil pungutan liar dari lima pos yang ada di pelabuhan, antara lain pintu masuk, tempat pencucian truk, hingga pelabuhan tempat bongkar muat. "Jumlah punglinya mulai dari 2.000 rupiah, 5.000 rupiah, 10.000 rupiah sampai dengan 20.000 rupiah," ujar Yusri.
Sebelumnya, seorang sopir kontainer Agung Kurniawan, mengisahkan soal premanisme dan pungli yang kerap ditemui para sopir di pelabuhan.
"Pada saat macet, kawan-kawan ini diambillah barangnya, kalau di Tanjung Priok ini disebutnya asmoron Pak, ketika macet ambil barang dari kendaraan secara diam-diam, ada juga kalau terorganisir preman-premannya di daerah rawan naik ke atas mobil," kata Agung.
Seperti diketahui, Polisi telah menangkap 49 orang yang diduga sebagai pelaku premanisme dan pungli di Pelabuhan Tanjung Priok. Operasi itu dilakukan setelah Presiden Jokowi menerima curhat para sopir truk kontainer bahwa mereka kerap berhadapan dengan premanisme dan pungli di pelabuhan tersebut.
Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Fadil Imran mengultimatum para Kapolres di wilayahnya untuk memberantas premanisme dan pungutan liar atau pungli yang kerap menimpa para sopir truk kontainer.
Kisah itu ia ungkapkan di depan Presiden Joko Widodo yang tengah berkunjung ke kawasan Pelabuhan Tanjung Priok. Mendengar keluhan soal pungli dan premanisme itu, Jokowi langsung menghubungi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk membereskan masalah tersebut. jon