Polisi Bebaskan Para Pemimpin Mahasiswa

DHAKA - Polisi Bangladesh pada Kamis (1/8) membebaskan enam pemimpin mahasiswa yang memimpin aksi protes menentang kuota jumlah pegawai negeri sipil (PNS) yang memicu kerusuhan mematikan di seluruh negeri, ketika pemerintah berupaya meredakan ketegangan dan mencegah munculnya aksi demonstrasi baru.

Kelompok Mahasiswa Melawan Diskriminasi melakukan demonstrasi nasional bulan lalu yang berakhir dengan tindakan keras polisi dan kematian sedikitnya 206 orang, menurut hitungan data polisi dan rumah sakit.

Pimpinan kelompok tersebut termasuk di antara ribuan orang yang ditangkap polisi setelah terjadinya kerusuhan terburuk selama 15 tahun masa jabatan Perdana Menteri Sheikh Hasina.

"Keenam koordinator aksi protes sore ini sudah dikembalikan ke keluarganya," kata Wakil Komisioner Polisi Junaed Alam Sarkar.

Pemimpin utama aksi protes mahasiswa bernama Nahid Islam dan dua orang lainnya, telah dikeluarkan secara paksa dari sebuah rumah sakit di Ibu Kota Dhaka pada Jumat (26/7) lalu oleh polisi berpakaian preman dan dibawa ke lokasi yang tidak diketahui.

Ayahnya, Badrul Islam, mengkonfirmasi kepadaAFPbahwa Nahid telah kembali ke rumah lebih awal pada Kamis sore, namun tidak memberikan rincian lebih lanjut.

Tiga orang lainnya ditahan pada hari-hari berikutnya dan pemerintah mengatakan mereka ditahan demi keselamatan mereka sendiri.

Menteri Kehakiman Anisul Huq mengatakan kepadaAFPpada Kamis bahwa keenam orang tersebut telah mengajukan diri untuk ditahan polisi. "Mereka datang dengan sukarela. Dan kini mereka telah diizinkan pulang ke orangtuanya," ucap Huq.

Pemerintahan PM Hasina berhasil memulihkan ketertiban setelah mengerahkan pasukan, memberlakukan jam malam, dan mematikan jaringan internet seluler di seluruh negara yang berpenduduk 170 juta jiwa selama 11 hari. Lebih dari 10.000 orang ditangkap setelah kerusuhan tersebut, menurut media lokal.

Sewenang-wenang

Sementara itu aksi protes yang lebih kecil dan tersebar kembali terjadi di kota-kota di Bangladesh pekan ini setelah anggota Mahasiswa Melawan Diskriminasi lainnya mengakhiri moratorium demonstrasi. Mereka berjanji akan memulai kembali aksi mereka setelah pemerintah mengabaikan batas waktu pembebasan para pemimpin mereka pada Senin (29/7).

"Penahanan mereka sewenang-wenang dan melanggar hukum. Ada peningkatan kritik nasional dan internasional," kata peneliti Universitas Oslo, Mubashar Hasan, kepadaAFP.

Hasan menambahkan bahwa pembebasan para pemimpin tersebut memberi isyarat bahwa pemerintah berupaya untuk meredakan ketegangan atas gerakan protes mahasiswa.

Demonstrasi pecah bulan lalu sehubungan dengan pemberlakuan kembali skema kuota yang mencadangkan lebih dari separuh seluruh pekerjaan pemerintah untuk kelompok tertentu. Dengan sekitar 18 juta generasi muda Bangladesh yang kehilangan pekerjaan, menurut angka pemerintah, langkah ini sangat mengecewakan para lulusan yang menghadapi krisis lapangan kerja yang akut.

Kritikus menilai bahwa kuota tersebut digunakan untuk membuat PNS loyal terhadap Liga Awami yang berkuasa.AFP/I-1