Polemik Integrasi Tarif Dinilai Wajar

Pro kontra masyarakat pengguna tol lingkar luar soal integrasi tarif terjadi antara dua kubu, yakni pengguna jarak dekat dan pengguna jarak jauh.

JAKARTA- Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, menilai pro kontra integrasi atau penyatuan tarif tol lingkar luar Jakarta atau Jakarta Outer Ring Road (JORR) sebagai sesuatu yang wajar. Sebab, penyatuan tarif tol di satu sisi akan membebani pengguna tol jarak dekat karena tarif yang akan dibayarnya naik, sedangkan bagi pengguna untuk jarak jauh justru diuntungkan karena tarif yang dibayarkan turun.

"Keberatan tidak apa wajar, pasti ada yang keberatan," kata Darmin, di Jakarta, Kamis (21/6). Dengan integrasi tarif, maka kendaraan golongan I akan membayar tol 15 ribu rupiah golongan II dan III 22.500 rupiah. Sedangkan untuk kendaraan golongan IV dan V akan dikenakan tarif sebesar 30 ribu rupiah.

Dalam kesempatan terpisah, Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Arie Setiadi di Jakarta Kamis (21/6) mengatakan integrasi transaksi pembayaran tol bukan untuk menaikan tarif tol atau menambah pendapatan dari Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Sebab itu, masyarakat pengguna jalan berbayar jangan sampai salah persepsi.

Dalam kebijakan tersebut ada jarak yang tarifnya diturunkan, namun diakui pula ada yang tarifnya yang naik. Kementerian PUPR menyebutkan dengan sistem ini sekitar 61 persen pengguna akan membayar lebih murah. Kepada pengguna jarak dekat bila dirasa memberatkan disarankan untuk menggunakan jalan arteri.

"Integrasi transaksi tol sebenarnya untuk mengurangi transaksi di setiap gerbang tol. Tentu ada dampaknya, ada yang naik dan ada yang turun, namun yang kita tekankan ialah adanya integrasi transaksi," kata Arie.

Angkutan Logistik

Arie juga menjelaskan bahwa rencana integrasi transaksi itu juga karena adanya desakan dari angkutan logistik seperti halnya truk. Mereka mengeluhkan sistem tertutup pada ruas JORR, soalnya dengan sistem tertutup angkutan logistik terpaksa melakukan transaksi dengan tarif yang lebih mahal. Kondisi ini terjadi pada akses ke Tanjung Priok. Kondisi inipun memicu masalah lain karena semakin banyak angkutan logistik yang menggunakan jalan arteri.

Hal itu memicu terjadinya kemacetan di sekitar jalan menuju Tanjung Priok. Ini juga dikeluhkan oleh Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Integrasi transaksi bakal meringankan beban angkutan besar golongan II, III, IV dan V karena nantinya akan disederhanakan menjadi dua golongan.

Misalnya pada satu truk golongan V yang gunakan JORR dan akses Tanjung Priok, tarifnya akan berkurang dari biasanya 94.500 rupiah menjadi hanya 30.000 rupiah. Dengan rencana integrasi transaksi tersebut tiga transaksi yang ada di JORR digabungkan menjadi satu. Hal ini membuat pengguna yang sebelumnya membayar 27.500 rupiah menjadi hanya membayar 15.000 rupiah. Hal itu misalnya terjadi pada jarak Bintaro-Priok. Hal serupa juga pada rute-rute jarak lainnya.

Jika tarif untuk beberapa jarak menurun, lain pula untuk beberapa rute lainnya yang mengalami kenaikan. Hal itu seperti halnya pada ruas Pondok Aren-Bintaro Viaduct-Ulujami yang mengalami kenaikan menjadi 15.000 rupiah dari sebelumnya hanya 3.000 rupiah. Hal serupa juga berlaku untuk rute-rute jarak dekat lainnya.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry TZ menyampaikan bahwa kebijakan ini sebenarnya bukan untuk pertama kali dilakukan. Pasalnya, sebelumnya sudah ada kebijakan serupa pada beberapa jalan tol. Misalnya pada jalan tol Semarang ABC dengan tarif 5.000 rupiah, kemudian ada pula integrasi transaksi pada jalan tol Jagorawi dengan tarif 6.500 rupiah. ers/E-9