PMN Harus Bermanfaat bagi Rakyat

Wakil ketua BAKN RI, Anis Byarwati, meminta pemerintah untuk lebih cermat manyalurkan penyertaan modal negara (PMN) kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurutnya, BAKN perlu menggali lebih dalam terhadap persoalan-persoalan terkait PMN yang harus diperbaiki.

"Karena BAKN, tugasnya membuat rekomendasi terkait dengan topik PMN terhadap BUMN. Jadi bukan pengambilan keputusan seperti yang dilakukan di komisi. Tetapi kita mencari solusi yang terbaik," tutur Anis.

Alami Kerugian

Seperti diketahui, tiga BUMN penerima PMN, yakni PT. KAI, PT. Wijaya Karya, dan PT. Hutama Karya, diketahui merupakan BUMN yang memiliki nilai utang paling besar. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu melaporkan utang PT Hutama Karya sebesar 71,53 triliun rupiah, dan diperkirakan hingga 2026, PT Hutama Karya merugi enam triliun rupiah.

Anis juga memaparkan PT Hutama Karya mengalami kerugian sekitar dua triliun rupiah pada 2020 dan 2,4 triliun rupiah pada 2021, yang disebabkan beroperasinya sebagian ruas Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) sehingga bunga pinjaman sudah mulai dihitung, namun sebagian ruas dari JTTS ternyata tidak menghasilkan pendapatan sesuai dengan feasibility study.
Halaman Selanjutnya....