PM Spanyol Kembali Ancam Keluarkan Veto

HAVANA - Setelah melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Inggris, Theresa May, Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sanchez, pada Kamis (22/11), bersikeras akan memveto kesepakatan rancangan Inggris keluar dari Uni Eropa (Brexit).

"Setelah saya berbicara dengan Theresa May, posisi kami tetap. Pemerintah saya akan selalu membela kepentingan Spanyol. Jika tidak ada perubahan, kami akan memveto Brexit," tulis Sanchez di media sosial Twitter setelah mendarat di Havana, Kuba, untuk kunjungan kenegaraan.

Ancaman ini disuarakan Spanyol setelah Madrid menginginkan jaminan secara tertulis atas keberlanjutan pembicaraan soal Gibraltar, teritori Inggris di bagian selatan Spanyol, pasca Brexit. "Kami menuntut agar jaminan tertulis itu dipublikasikan sebelum pertemuan tingkat tinggi dengan Dewan Eropa yang dilaksanakan Minggu (25/11)," kata Menteri Luar Negeri Spanyol, Luis Marco Aguiriano Nalda.

Spanyol ingin mempertahankan yang mereka anggap sebagai hak untuk merundingkan masa depan Gibraltar dengan Inggris secara bilateral, yang akan memberi Spanyol hak veto yang efektif.

Klausul asli dalam rancangan kesepakatan menetapkan, setelah Inggris meninggalkan blok UE, setiap perjanjian antara Inggris dan UE hanya bisa berlaku untuk Gibraltar, jika sebelumnya telah dinegosiasikan secara bilateral dengan Spanyol.

Namun klausul itu telah menghilang dari bagian rancangan akhir. Brexit sendiri akan resmi terjadi pada 29 Maret mendatang.

Meskipun komisi hukum Dewan Uni Eropa telah meyakinkan Spanyol bahwa rancangan yang ada tidak menghalangi keinginan itu, namun Madrid tetap menuntut supaya hak veto dijabarkan dengan jelas.

Spanyol dapat membatalkan rencana penandatanganan perjanjian May dengan para pemimpin Uni Eropa untuk meninggalkan kelompok negara-negara itu, yang akan berlangsung Minggu (25/11).

"Sekarang perundingan berada dalam saat yang kritis, semua upaya kami harus difokuskan untuk bekerja dengan mitra Eropa, untuk membawa proses ini pada kesimpulan akhir," kata PM May saat berpidato dihadapan parlemen Inggris.

Isu Gibraltar

Gibraltar adalah wilayah seluas 2,6 mil persegi atau 6,8 kilometer persegi dengan populasi penduduk saat ini berjumlah sekitar 30 ribu orang.

Dalam Perjanjian Utrecht 1713, yang mengakhiri Perang Suksesi Spanyol, wilayah itu diserahkan ke Kerajaan Inggris demi menjaga keseimbangan kekuasaan di Eropa.

Sebelumnya, Menteri Utama Gibraltar, Fabian Picardo, menuduh Spanyol bersikap kasar saat mengeluarkan ancaman veto.

"Spanyol tidak membutuhkan hak veto untuk memaksa kami berunding," kata Picardo. "Negara dengan perekonomian terbesar keempat di zona Eropa, tidak perlu cambuk untuk membawa ekonomi terkecil di Eropa, duduk di meja perundingan dan bekerja sama," pungkas dia pada parlemen setempat.AFP/SB/I-1