PM Selandia Baru Akan Bahas Ketegangan Geostrategis dengan Tiongkok

Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern mengatakan dia akan menyampaikan kekhawatiran tentang catatan hak asasi manusia Tiongkok dan ketegangan geostrategis ketika dia bertemu dengan presidennya pada hari Jumat.

Ardern dijadwalkan bertemu Presiden Xi Jinping di sela-sela KTT Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Bangkok. Ini akan menjadi pertemuan langsung pertama mereka sejak 2019.

Ardern mengatakan kepada media Selandia Baru yang bepergian dengannya bahwa ada bidang kesepakatan dan perselisihan antara Tiongkok dan Selandia Baru dan keduanya akan dibicarakan.

"Kami akan sangat jelas di mana kami berpisah, itu termasuk, tentu saja, pada masalah hak asasi manusia dan beberapa ketegangan geostrategis kami yang telah kami lihat di wilayah kami," kata Ardern.

"Kami tidak mengatakan apa pun secara terbuka yang tidak kami katakan secara pribadi," katanya.

Selandia Baru telah lama dipandang sebagai suara moderat, bahkan tidak ada, di Tiongkok dalam aliansi berbagi intelijen Five Eyes.

Namun, nada Selandia Baru pada keamanan dan kehadiran Tiongkok yang berkembang di Pasifik Selatan menguat tahun ini setelah Tiongkok dan Kepulauan Solomon mencapai pakta keamanan.

Pada bulan Juni, Tiongkok mengkritik pernyataan dari Selandia Baru dan Amerika Serikat yang menyatakan "keprihatinan besar" tentang hak asasi manusia di wilayah barat Tiongkok Xinjiang dan erosi kebebasan di Hong Kong.

Tetapi sementara hubungan Australia dengan Tiongkok memburuk, interaksi Selandia Baru dan Tiongkok sebagian besar tetap ramah.

Selandia Baru mengekspor barang senilai sekitar NZ$20 miliar ($12,31 miliar) ke Tiongkok per tahun.

Robert Patman, profesor Hubungan Internasional di Universitas Otago, mengatakan Selandia Baru telah mengejar hubungan yang lebih bernuansa dengan Tiongkok daripada mitra Five Eye-nya tetapi hubungan itu tidak lagi memiliki momentum periode 2008-2016.

"Selandia Baru sangat senang memiliki hubungan ekonomi yang saling menguntungkan dengan Tiongkok, tetapi tidak akan menerima erosi nilai-nilai inti dan kepentingannya sebagai gantinya," kata Profesor Hubungan Internasional di Universitas Otago.