Nasional Mondial Ekonomi Daerah Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Edisi Weekend Foto Video Infografis
Politik Malaysia

PM Muhyiddin Yassin Tolak Mundur

Foto : AFP/Mohd RASFAN

Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin

A   A   A   Pengaturan Font

KUALA LUMPUR - Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin, pada Rabu (4/8) menolak untuk mengundurkan diri setelah sekutu utamanya menarik dukungan. PM Muhyiddin mengataka n ia menantikan pelaksanaan pemungutan suara bagi mosi kepercayaan di parlemen bulan depan untuk membuktikan legitimasinya untuk memerintah.

Tak lama setelah bertemu dengan Raja Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah di Istana Nasional, PM Muhyiddin mengatakan dalam pidatonya yang disiarkan secara nasional bahwa ia telah diberitahu oleh raja bahwa delapan anggota parlemen dari partai kunci dalam aliansi yang berkuasa telah menarik dukungan untuknya.

Partai kunci itu adalah Organisasi Nasional Melayu Bersatu (United Malays National Organisation/UMNO) yang merupakan penyokong terbesar dalam aliansi tersebut dengan 38 anggota parlemen, tetapi partai itu terpecah dengan beberapa di antara mereka tidak mendukung perdana menteri.

Sebelumnya pada Selasa (3/8), Presiden UMNO menyatakan bahwa Muhyiddin telah kehilangan hak untuk memerintah dengan penarikan dukungan dari beberapa anggota parlemen partai itu dan setelah seorang menteri UMNO mengundurkan diri.

Tapi PM Muhyiddin mengungkapkan ia mengatakan kepada raja bahwa ia telah menerima pernyataan dukungan yang cukup dari sejumlah anggota parlemen yang meyakinkan dirinya bahwa ia masih memiliki dukungan mayoritas di parlemen.

Muhyiddin tidak mengungkapkan jumlah anggota parlemen yang masih mendukungnya, tapi menegaskan bahwa karena dukungan merekalah ia tidak mengundurkan diri,

Muhyiddin mengambil alih kekuasaan pada Maret 2020 setelah memprakarsai runtuhnya mantan pemerintahan reformis yang memenangkan pemilu 2018. Partainya bergandengan tangan dengan UMNO dan beberapa partai lainnya untuk membentuk pemerintahan baru tetapi dengan mayoritas tipis.

Namun sejak Januari ia telah memerintah tanpa persetujuan lembaga legislatif menyusul penangguhan parlemen karena keadaan darurat terkait pandemi.

Para pengecamnya mengatakan Muhyiddin menggunakan kebijakan keadaan darurat, yang berakhir 1 Agustus, untuk menghindari pemungutan suara di parlemen yang akan menunjukkan ia telah kehilangan mayoritas dukungan. hay/Ant/G-1


Redaktur : Ilham Sudrajat
Penulis : Antara, Haryo Brono

Komentar

Komentar
()

Top