PM May: Konspirasi di Parlemen Memalukan

LONDON - Perdana Menteri Inggris, Theresa May, mengatakan konspirasi di parlemen untuk mengambil alih pemerintahan dengan memanfaatkan isu Brexit sangat memalukan. Downing Street kecam langkah anggota Parlemen yang berusaha mengubah aturan House of Commons dalam upaya menggagalkan rencana Brexit versi May.

"Masyarakat Inggris memilih untuk meninggalkan Uni Eropa, dan sangat penting bagi politisi yang dipilih untuk memenuhi keinginan itu. Setiap upaya untuk menghilangkan kekuasaan pemerintah dalam memenuhi persyaratan untuk keluar dengan benar pada saat bersejarah ini sangat, memalukan," kata juru bicara Downing Street, Minggu (20/1).

Kelompok-kelompok di Parlemen dilaporkan media berencana menyusun amendemen dalam minggu ini. RUU Brexit rancangan May menginginkan Inggris keluar Uni Eropa dengan cara "halus" atau "soft Brexit", di mana negaranya tetap menjalin hubungan ekonomi sedekat mungkin dengan blok tersebut.

Sementara itu, Parlemen dan mayoritas pendukung Brexit ingin Inggris benar-benar keluar dari Uni Eropa tanpa kesepakatan apa pun. Akibat kekalahan pemerintah, kesepakatan Brexit kian tidak jelas bahkan di ambang kehancuran. Padahal undangundang mengenai Inggris keluar dari Uni Eropa harus rampung pada 29 Maret mendatang.

Kekacauan ini membuat oposisi pemerintah mengajukan mosi tidak percaya demi menggulingkan May. May lagi-lagi berhasil lolos setelah mosi tidak percaya kalah suara dalam pemungutan suara pada Rabu (16/1). Tak lama, May mengajak sejumlah petinggi Parlemen dari oposisi untuk bertemu, termasuk Corbyn. Namun, ia "kecewa" karena Corbyn tak menerima tawarannya untuk bertemu dan berdiskusi tentang penyelesaian proposal RUU Brexit.

Usulan Baru

May akan dijadwalkan mempresentasikan rencana Brexit terbaru pada anggota parlemen, Senin (21/1). Minggu ini, para pembuat undangundang itu akan menyiapkan serangkaian amendemen Brexit untuk menguji dukungan mereka di Commons. May dijadwalkan mengadakan pembicaraan dengan para menteri senior untuk memperbarui tawaran dalam pembicaraannya dengan partai-partai politik, setelah pemungutan suara pekan lalu.

Lebih lanjut, May mengatakan berdasarkan aturan Uni Eropa, Inggris akan keluar dari blok itu tanpa kesepakatan pada 29 Maret, kecuali Parlemen Inggris sepakat melaksanakan "soft Brexit" atau pemerintah membatalkan pengajuan penarikan diri dan memilih tetap menjadi anggota secara permanen.

"Jadi ada dua cara menghindari Brexit tanpa kesepakatan, yakni mendukung Brexit dengan kesepakatan (bersama Uni Eropa) terutama melalui sebuah perjanjian penarikan diri khusus yang telah disepakati Uni Eropa, atau mencabut permintaan penarikan diri dan membatalkan hasil referendum," papar May.

Sementara itu, Menteri Perdagangan Internasional, Liam Fox yang pro-Brexit memperingatkan, "tsunami politik" akan terjadi jika anggota parlemen gagal memberikan suara untuk meloloskan hasil referendum 2016 tersebut.

Dia juga mengecam orang-orang yang menyerukan agar May mengesampingkan Brexit tanpa kesepakatan, yang dituntut oleh oposisi, Partai Buruh. "Hal paling bodoh yang mungkin dilakukan dalam negosiasi adalah membuka kartu terkuat Anda. Kegagalan memberikan Brexit akan menghasilkan celah menganga antara Parlemen dan rakyat, perpecahan dalam sistem politik kita dengan konsekuensi yang tidak diketahui.

Sudah waktunya bagi anggota parlemen untuk memenuhi janji yang mereka buat. Ini adalah soal kehormatan dan kewajiban," tulis Fox, dalam surat kabar The Sunday Telegraph.

AFP/SB/P-4