PM Lee: Invasi Russia Ciptakan Rasa Tak Aman

WASHINGTON DC - Selain menjungkirbalikkan tatanan internasional, invasi Russia ke Ukraina telah meregangkan hubungan Tiongkok-Amerika Serikat (AS) dan menciptakan rasa tidak aman di kawasan Indo-Pasifik.

Hal itu disampaikan Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong, dalam acara yang digelar sebuah wadah pemikir AS, saat ia berkunjung ke Washington DC, Rabu (30/3).

Dalam webinar satu jam yang diselenggarakan oleh Council on Foreign Relations, PM Lee membahas hubungan Tiongkok dengan Russia yang mempengaruhi Indo-Pasifik, serta upaya AS untuk meningkatkan kerja sama dengan Singapura dan negara-negara lain di Asia Tenggara.

"Apa yang terjadi di Ukraina pasti akan berdampak besar pada hubungan AS-Tiongkok. Itu sudah membuat mereka tegang," kata Lee. "Hal itu telah merusak kerangka internasional dan perdamaian antar negara. Beberapa dari kita akan merasa sangat tidak aman di Asia-Pasifik," imbuh PM Singapura itu seraya mengatakan bahwa ia berharap hubungan antara negara adidaya akan terus berlanjut.

Invasi Ukraina, yang dimulai pada 24 Februari, juga mempengaruhi hubungan Beijing dengan Moskwa, kata dia. "Ini memberi mereka pertanyaan canggung karena di Ukraina itu melanggar prinsip-prinsip yang sangat dipegang teguh Tiongkok yaitu integritas teritorial, kedaulatan, dan non-intervensi," kata PM Lee. "Namun saya tidak berpikir bahwa Tiongkok akan menjauhkan diri dari Russia karena akan merugikan mereka," imbuh dia.

Selama Olimpiade Musim Dingin 2022 yang diselenggarakan Beijing pada hari-hari sebelum invasi, Russia dan Tiongkok menyetujui pakta kerja sama, dan sejak Presiden Russia, Vladimir Putin, memerintahkan militernya untuk menyerang Ukraina, ketakutan telah menyebar ke Asia dan tempat lain tentang apakah tindakan itu dapat menginspirasi Presiden Tiongkok, Xi Jinping, untuk melancarkan serangan ke Taiwan.

Bahas LTS

PM Singapura juga berbicara tentang Laut Tiongkok Selatan (LTS) dalam hal hubungan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Association of Southeast Asian Nations/Asean) dengan Tiongkok, namun ia menyinggung tetapi tidak merinci tentang klaim jalur air Tiongkok yang tumpang tindih dengan empat anggota blok Asia Tenggara.

Tiongkok mengklaim hampir seluruh LTS sementara anggota Asean seperti Brunei, Malaysia, Filipina, dan Vietnam, memiliki klaim mereka sendiri atas bagian laut tersebut.

"Negara yang berbeda memiliki atol atau pulau yang berbeda yang ditempati. Beberapa telah direklamasi, diperbesar dan ditempati," kata PM Lee. "Dari sudut pandang kami, kebebasan navigasi penting, hukum internasional penting, Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) juga penting, dan penyelesaian sengketa secara damai sehingga Anda menghindari beberapa konflik yang tidak disengaja," imbuh Lee.

PM Lee membuat komentar itu setelah sehari sebelumnya ia bertemu dengan Presiden Joe Biden di Gedung Putih, di mana mereka menyuarakan dukungan mereka untuk kebebasan navigasi. RFA/I-1