PLTU Harus Pensiun Dini

Jumlah penghuni planet bumi terus bertambah. Hingga Agustus 2020, penduduk dunia bertambah menjadi 7,8 miliar jiwa. Jumlah manusia yang terus bertambah ini otomatis juga menambah jumlah kebutuhan energi yang dewasa ini sebagian besar kebutuhannya diperoleh dari energi fosil seperti pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dam beberapa alat transportasi.

Besarnya kebergantungan terhadap energi fosil ini mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan mahluk hidup karena sisa pembakaran energi fosil menghasilkan zat-zat yang sangat polutif. Dan itu sangat menurunkan kualitas udara terutama di kota-kota besar sehingga menganggu kenyamanan lingkungan dan menyebabkan gangguan kesehatan.

Maka tidak mengherankan jika Kelompok Tujuh Negara Kaya (G-7) setuju segera mengakhiri investasi internasional energi fosil, terutama batu bara. Langkah G-7 tersebut mengikuti rekomendasi dari Badan Energi Internasional bahwa semua proyek bahan bakar fosil di masa depan harus dibatalkan jika dunia ingin mencapai emisi karbon nol-pada tahun 2050.

Wacana untuk meninggalkan batu bara juga muncul dari negara-negara perserta Koneferensi Perubahan Iklim PBB ke-26 (COP26) yang akan berlangsung di Glasgow, Inggris, akhir Oktober mendatang. Konferensi tersebut antara lain mengusung tema, membatasi pemanasan global pada tingkat 1,5 derajat Celcius, membantu manusia dan alam beradaptasi dengan pemanasan iklim yang pasti akan terjadi, dan mengumpulkan dana bagi negara-negara miskin untuk mendapatkan teknologi bersih.

Sebulan menjelang pelaksanaan COP26, langkah mengejutkan muncul dari Presiden Tiongkok, Xi Jinping. Dalam pidatonya di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Selasa (21/9), Xi mengatakan bahwa Tiongkok tidak akan mendanai lagi pembangunan proyek pembangkit listrik tenaga batu bara (PLTU) di luar negeri.

Pernyataan Xi sangat mengejutkan dunia tentang arah kebijakan iklim negara tersebut karena selama ini Tiongkok mendukung proyek PLTU di negara-negara sedang berkembang, termasuk Indonesia dan Bangladesh.

Dan menariknya, janji Xi tersebut muncul beberapa jam setelah Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden mengumumkan rencana untuk menggandakan bantuan keuangan kepada negara-negara miskin menjadi 11,4 miliar dolar AS pada 2024, agar beralih ke energi yang lebih bersih dan mengatasi dampak pemanasan global yang memburuk.

Momen berlomba-lombanya negara-negara maju berjanji mengurangi penggunaan energi kotor harus kita gunakan untuk lebih mendorong percepatan penggunaan renewable energy di Indonesia. Ke depan, cetak biru Kementerian Eenergi Sumber Daya Mineral (ESDM) harus lebih banyak menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT). Karena itu PLTU harus mulai dipensiunkan dini dari sekarang. Indonesia harus menjadikan kebijakan Tiongkok yang menghentikan pendanaan proyek PLTU sebagai pelajaran dan menggunakan kesempatan ini untuk lebih serius mengembangkan pemanfaatan EBT.

Sudah lama kita mengkampanyekan pentingnya penggunaan EBT, tetapi perkembangannya sangat lembat. Padahal potensi Indonesia untuk mengembangkan EBT begitu besar, sepanjang tahun matahari bersinar selama lebih dari 12 jam per hari di seluruh wilayah. Tidak ada negara lain di dunia ini yang mempunyai potensi sinar matahari seperti Indonesia.

Negara-negara yang sinar mataharinya tidak sebanyak Indonesia, perkembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)-nya sangat pesat. Hingga saat ini, tercatat sudah ada 627 Gigawatt (GW) PLTS terpasang di seluruh dunia dengan berbagai aplikasi pemasangan, mulai dari ground mounted (di atas tanah), terapung di waduk atau danau, dan di atap.

Kalau negara lain bisa cepat mengembangkan PLTS kenapa kita yang mempunyai matahari lebih banyak tidak bisa. Kuncinya satu, perlu komitmen semua pihak untuk menjadikan PLTS sebagai andalan bauran EBT Indonesia di masa depan.