PLN Dapat Kredit Rp16,75 Triliun

JAKARTA - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN memperoleh kredit sindikasi dari perbankan nasional senilai 16,75 triliun rupiah. Dalam pelaksanaan perjanjian pendanaan investasi ini, PLN menggunakan dua skema yakni konvensional dan syariah atau pembiayaan musyarakah.

Direktur Keuangan PLN, Sarwono Sudarto, mengatakan dana dari sindikasi perbankan ini digunakan PLN untuk modal membangun gardu induk dan transmisi dalam rangka mendukung program 35 gigawatt (GW). "Selain cost of fund pinjaman yang kompetitif, pendanaan sindikasi ini juga meningkatkan portofolio rupiah pada pinjaman PLN serta menunjukkan dukungan perbankan nasional dalam mendanai pembangunan infrastruktur kelistrikan Tanah Air," ungkapnya, di Jakarta, Selasa (23/4).

Dari besaran kredit sindikasi sebesar 16,75 triliun rupiah tersebut, berasal dari skema konvensional sebesar 13,25 triliun rupiah dan syariah sebesar 3,5 triliun rupiah dengan jangka waktu 10 tahun.

Menurut Sarwono, kepercayaan ini tidak terlepas dari kemampuan PLN dalam mempertahankan tarif listrik tidak naik dan menjaga kondisi keuangan perusahaan tetap sehat. "Ini membuktikan bahwa PLN serta lembaga keuangan bank dan nonbank Syariah sangat mendukung perkembangan ekonomi syariah, termasuk pendanaan skema syariah untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Kita berharap bahwa kerja sama ini akan semakin berkembang di kemudian hari," jelas dia. Adapun kredit sindikasi perbankan ini terdiri dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), PT CIMB Niaga Tbk (BNGA), PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI, PT BCA Syariah, dan PT BNI Syariah.

Tingkatkan Aksesibilitas

Saat ini, PLN terus berupaya meningkatkan aksesibilitas masyarakat untuk mendapatkan listrik dan melakukan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, di waktu yang sama PLN juga melakukan efisiensi internal. Hasil dari program-program investasi yang telah dilakukan PLN dari tahun ke tahun kini memberikan perkembangan yang cukup signifikan bagi kondisi kelistrikan di Indonesia.

Berdasarkan laporan Ease of Doing Business (EoDB) Bank Dunia, indikator Getting Electricity (Kemudahan Mendapatkan Listrik), peringkat Indonesia di antara 190 negara yang disurvei semakin membaik, yaitu peringkat 33 pada tahun 2019 yang sebelumnya 38 di tahun 2018, dan di peringkat 49 pada tahun 2017.

"Hal ini membuktikan bahwa PLN terus berusaha memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan iklim investasi atas infrastruktur ketenagalistrikan di Indonesia," kata Sarwono. Selain itu, PLN juga terus mendorong pengembangan energi terbarukan dengan target penambahan pembangkit energi terbarukan sebesar 16.714 MW untuk mencapai target bauran EBT minimum 23 persen pada tahun 2025.

Pemerintah juga terus mendorong penggunaan teknologi yang ramah lingkungan yaitu penerapan teknologi PLTU Clean Coal Technology (CCT). Sementara itu, bauran gas dijaga minimum 22 persen pada tahun 2025, guna mendukung integrasi pembangkit EBT yang bersifat intermittent (Variable Renewable Energy).

PLN akan selalu berupaya melaksanakan tugas yang diberikan pemerintah demi kemakmuran masyarakat Indonesia. "Kami akan selalu membuka kerja sama denga bank maupun nonbank upenyediaan dana pembangunan infrastruktur kelistrikan. Kerja sama ini akan semakin meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan investasi di Indonesia, dengan ketersediaan listrik yang semakin andal," pungkas Sarwono.

yni/AR-2