PKH Turunkan Angka Kemiskinan

JAKARTA - Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa, mengklaim program keluarga harapan (PKH) dan beras sejahtera (Rastra) yang digulirkan pemerintah melalui Kementerian Sosial efektif menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran antarpenduduk (rasio gini). Badan Pusat Statistik (BPS) mengakui jika dua program unggulan tersebut berdampak signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan dan rasio gini.

Berdasarkan data BPS, hingga September 2017 jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Indonesia mencapai 26,58 juta orang (10,12 persen). Artinya, jumlah tersebut berkurang sebesar 1,19 juta orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2017 yang sebesar 27,77 juta orang (10,64 persen).

Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2017 sebesar 7,72 persen turun menjadi 7,26 persen pada September 2017.

Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada Maret 2017 sebesar 13,93 persen turun menjadi 13,47 persen pada September 2017. Sementara itu, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh rasio gini, pada bulan September 2017 berada di posisi 0,391. Angka ini menurun sebesar 0,002 poin jika dibandingkan dengan rasio gini Maret 2017 yang sebesar 0,393. "Jika hitungannya year to year (September 2016) sebesar 0,394, maka terjadi penurunan sebesar 0,003 poin," ungkap Khofifah, di Jakarta, Rabu (3/1).

Khofifah mengatakan data BPS tersebut menjadi bukti efektivitas program yang sempat diragukan banyak pihak dalam mengatasi persoalan kemiskinan di Indonesia. Terlebih program PKH sendiri merupakan model kebijakan penanggulangan kemiskinan yang menggunakan perspektif pemberdayaan perempuan.

Dengan capaian tersebut, Kemensos semakin optimistis dengan target penurunan angka kemiskinan menjadi single digit. Seperti diketahui, pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan dalam RAPBN 2018 sebesar 9,5-10 persen atau turun dari 2017 yang dipatok 10,5 persen.

Sebelumnya, Kepala BPS, Suhariyanto, menjelaskan ada beberapa faktor utama yang memengaruhi penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia. Salah satunya adalah program bantuan dari pemerintah, berupa beras untuk rakyat sejahtera (rastra) dan PKH yang berdampak positif terhadap menurunkan jumlah penduduk miskin.

Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos, Harry Hikmat, mengatakan pelaksanaan PKH terus mengalami perbaikan dari sisi target dan realisasi. Hal ini terlihat dari realiasi anggaran bansos PKH dari tahun 2014-2017 yang rata-rata mencapai diatas 99 persen.

"Kerja keras seluruh pihak yang membantu menyukseskan pelaksanaan PKH tentu akan membuahkan hasil yang maksimal untuk menurunkan angka kemiskinan dan rasio gini," tuturnya.

Harry Hikmat mengatakan tahun 2018, pemerintah menetapkan target sasaran PKH sebanyak 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Target tersebut menjadi pelecut bagi Kemensos untuk memberikan pelayanan yang lebih maksimal dan luas kepada seluruh KPM.

Mulai Februari

Dalam kesempatan tersebut, Khofifah juga menyatakan bahwa pemerintah menjadwalkan perluasan PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dimulai Februari 2018. Langkah ini diharapkan dapat secara signifikan mempercepat penurunan angka kemiskinan menjadi single digit.

Mensos menyebutkan perluasan BPNT menjadi 10 juta KPM terbagi dalam empat tahap yakni Januari-Februari, April-Mei, Juli-Agustus, dan Oktober-November. Penambahan sejumlah 2,5 juta KPM di tiap tahapan. Setiap bulannya, KPM akan menerima 110.000 rupiah yang dapat ditukarkan beras dan telur. cit/E-3