Pj. Gubernur Adhy Minta Bupati dan Wali Kota Lakukan Intervensi Intensif untuk Turunkan Stunting di Jatim

SURABAYA - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, pada Kamis (8/8) mengatakan, prevalensi stunting di Jatim telah mengalami penurunan hingga 1,5 persen. Dimana tahun 2022, angka prevalensi stunting Jatim sebesar 19,2 persen, dan tahun 2023 turun menjadi 17,7 persen.

"Stunting di Jatim lebih rendah dari nasional. Angka nasional 21,5 persen sementara di Jatim 17,7 persen di tahun 2023. Dan akhir tahun 2024, target kita 14 persen," terangnya.

Kendati prevalensi stunting menurun, Pj. Gubernur Adhy mengajak seluruh kepala daerah untuk terus melakukan intervensi secara spesifik dan intensif, serta memiliki memiliki daya ungkit yang tinggi. Hal tersebut sejalan dengan SE Gubernur Jatim Nomor: 440/4566/012/2024 perihal upaya percepatan penurunan stunting/AKI/AKB di Jatim.

"Saya berharap kita terus melakukan terobosan-terobosan baru sekaligus memperkuat program-program yang ada. Dan itu harus dilakukan mulai dari level desa, kecamatan, kabupaten/kota hingga provinsi," katanya saat membuka Rapat Koordinasi Kesehatan Daerah (Rakorkesda) Jatim 2024 di Surabaya.

Adhy juga mengapresiasi berbagai capaian bagus bidang kesehatan yang tidak lepas dari kolaborasi pentahelix yang dilakukan pemerintah dengan civitas kesehatan dalam menyediakan layanan yang berkualitas bagi masyarakat.

Hal ini dibuktikan dengan capaian angka harapan hidup masyarakat Jatim yang meningkat selama lima tahun terakhir.

"Alhamdulillah angka harapan hidup di Jatim sejak 2019 hingga 2023 terus mengalami peningkatan. Dimana tahun 2019 sebesar 71,30 tahun dan 2023 naik menjadi 72,11 tahun," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Adhy juga menyinggung terkait beberapa isu kesehatan lainnya seperti Universal Health Coverage (sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap layanan)

Adhy menyebut, sampai dengan bulan Juli Tahun 2024 sebanyak 27 Kabupaten/Kota telah UHC dan 93,82 persen penduduk di Jawa Timur telah tercover dalam jaminan kesehatan. Meski cukup tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lain, namun angka tersebut menunjukan masih adanya masyarakat yang belum tercover layanan kesehatan secara maksimal.

"Jadi ini PR kita bersama untuk terus meningkatkan layanan kesehatan hingga 100 persen. Kita punya dua rumah sakit tipe A, dan itu bisa kita maksimalkan," katanya.

Maka dari itu, lanjutnya, gelaran Rakorkesda kali ini merupakan momentum yang sangat penting bagi Jatim dalam mengevaluasi sekaligus memperkuat layanan kesehatan di Bumi Majapahit.

"Rakorkesda ini sangat penting agar kita bisa membuat langkah yang sama sekaligus memastikan program dan kebijakan yang berkaitan dengan kesehatan, mulai dari pusat, provinsi maupun kota/kabupaten memiliki target-target yang sama. Sehingga standar kesehatan nasional dapat tercapai," terangnya.

Di akhir Rakorkesda, Pj.Gubernur Adhy juga mengukuhkan Tim Penguatan Panduan Praktik Klinis (PPK), dan meresmian Ruang Kenanga dan Kemangi serta melaunching E-Detik besutan Dinas Kesehatan Jatim.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Jatim, Erwin Astha Triyono, menyampaikan, Rakorkesda tahun 2024 bertujuan untuk mengevaluasi sejumlah capaian kinerja bidang kesehatan tahun 2023 sekaligus merumuskan sejumlah langkah strategis untuk mencapai target kinerja 2024.

Adapun peserta Rakorkesda ini terdiri dari seluruh Dinas Kesehatan kabupaten/kota, Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa Timur, Rumah Sakit Daerah kabupaten/kota serta sejumlah stakeholder kesehatan.

"Kegiatan ini juga sekaligus kita jadikan forum komunikasi terbuka antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka pencapaian Program Transformasi Kesehatan Jawa Timur menuju Indonesia Emas 2045," katanya.

Erwin juga menyebutkan beberapa capaian program kesehatan, antara lain terdapat penambahan 4 kabupaten/kota yang telah Open Defecation Free (ODF) atau Stop Buang Air Besar Sembarangan yaitu Kabupaten Sidoarjo, Kota Pasuruan dan Kota Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, sehingga total kabupaten/ kota yang telah ODF sebanyak 34 dengan jumlah desa sebanyak 8.217 (96,75 persen) desa/kelurahan di Jatim telah ODF.