Pj. Gubernur Adhy Jamin Status Kesehatan Hewan Ternak di Jatim

SURABAYA, - Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, pada Kamis (29/11), mengingatkan soal pentingnya menjamin status kesehatan hewan dari penyakit menular melalui vaksinasi serta meningkatan produksi daging sapi dan susu demi mewujudkan program makan bergizi gratis yang diinisiasi pemerintah pusat. 

Adhy menuturkan, dengan menjamin status kesehatan hewan ini menjadi salah satu upaya untuk membangun peternakan sekaligus mempertahankan status gudang ternak nasional. Menurutnya, sektor peternakan di Jawa Timur sangat baik.

“Jatim sebagai gudang ternak atau pemasok daging dan susu surplus untuk nasional keberadaanya perlu diperhatikan. Jangan sampai status kita sebagai gudang ternak terganggu karena munculnya penyakit hewan menular,” ujarnya membuka Rapat Evaluasi Akhir Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) dan Pembangunan Peternakan. 

Menurut Adhy, koordinasi dan komunikasi antara provinsi dan kabupaten/kota harus menemukan titik terang. Sebab, tahun 2025 terjadi perubahan kebijakan anggaran dari pusat atau recofusing. Ia pun meminta agar proses pengendalian penyakit menular terhadap hewan melalui vaksinasi tidak terhambat. 

“Harus menemukan solusi. Bersama-sama mengambil kebijakan serta memberi masukan antara Provinsi bersama Bupati dan walikota agar menemukan solusi,” ungkapnya. 

Pada tahun angaran 2025, Adhy pun mengimbau dinas yang membidangi mengalokasikan kebutuhan obat, vaksin, semen beku, N2 cair (untuk kawin suntik / IB). Ia menyebut, saat ini pemerintah pusat dan provinsi telah mengalokasikan anggaran fasilitasi vaksinasi, obat, fasilitasi IB namun masih belum mencukupi dari kebutuhan.  

Sementara terkait dengan vaksinasi PMK, Pj. Gubernur Adhy menyebut bahwa Dinas Peternakan (Disnak) Jatim telah memberikan sebanyak 14 juta dosis atau 90 persen dari target vaksinasi pusat sebanyak 15,4 juta dosis. 

“14 juta dosis vaksin sudah dilakukan Jatim sehingga Jatim mendapat acungan jempol karena kinerja yang luar biasa. Kerja keras dan sinergitas membuat kita semua mampu mengendalikan kejadian penyakit PMK dan LSD,” tegasnya. 

Lebih lanjut, perubahan anggaran tidak sekadar berdampak terhadap vaksinasi. Melainkan kinerja peningkatan produksi ternak sapi melalui IB tahun 2025 tidak terganggu.

“Target Jawa Timur akseptor IB pada ternak sapi tahun 2024 sejumlah 1 juta ekor dan target kelahiran 800 ribu ekor,” ucapnya. 

Adhy mengajak seluruh pimpinan untuk tidak bergantung pada APBD. Artinya, pemimpin di masing-masing wilayah harus mandiri dan kerja cerdas demi mempertahankan swasembada pangan sekaligus gudangnya ternak di Jatim. 

“Jangan tergantung dengan APBD. Kalau dibebankan ke APBD tidak kreatif dan jumlahnya tidak terlalu banyak. Harus berdaya. Bangun kemitraan dengan pihak swasta maupun negeri. Itu menjadi opsi agar mampu menghasilkan dan menjamin produksi ternak,” tegasnya. 

Terlebih, kata Adhy, populasi sapi potong dan sapi perah di Jatim menjadi salah satu yang terbesar. Disebutkan, populasi sapi perah berkontribusi terhadap nasional sebanyak 62 persen. Sedangkan sapi potong berkontribusi terhadap nasional sebanyak 28 persen. 

Adhy mengatakan, provinsi, kabupaten dan kota bisa menangkap peluang permintaan telur, daging dan susu melalui kehadiran program makan bergizi gratis. Program ini membutuhkan bahan baku berupa daging, susu dan telur yang memberikan kesempatan peternak lokal berperan melalui program tersebut. 

Untuk menangkap peluang tersebut, lanjutnya, dibutuhkan pendampingan aktif kepada peternak. Beberapa cara dapat dilakukan, yakni meningkatkan produkstivitas ternak, pengendalian Penyakit Hewan Strategis, mengembangkan kemitraan dan membangun kelembagaan profesional (Korporasi), meningkatkan nilai tambah. 

Selain itu, fasilitasi perbankan dengan bunga rendah, memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing produk, pengelolaan lingkungan, meningkatkan sumber daya lokal dan investasi bidang peternakan.

Sementara itu, Kepala Disnak Jatim, Indyah Aryani, mengatakan, pihaknya akan terus evaluasi pengendalian penyakit PMK melalui vaksinasi, kinerja peningkatan populasi sapi melalui Inseminasi Buatan (IB) tahun 2024-2025 serta penyiapan Rumah Potong Hewan (RPH) agar memiliki sertifikat halal bagi pelaku UMKM. 

"Bersama-sama mencari formula bagaimana langkah teknis dan operasional yang harus dilakukan ke depan," ungkapnya. 

Terkait kemunculan penyakit Lumpy Skin Disease (LSD), Indyah menegaskantelah terkendali dan sudah mengalokasikan vaksin ke beberapa Kabupaten / Kota. Namun masih membutuhkan pasokan lagi.

“Sudah terkendali penyakit baru ini dan terbanyak ada di Tuban tetapi kita butuh sharing anggaran dengan Kabupaten / Kota,” katanya. 

Dijelaskan Indyah, ciri-ciri penyakit LSD seperti cacar. Penyebaran melalui hewan menyerupai serangga. Harus dilakukan pembersihan utamanya tumpukan kotoran yang ada di belakang kandang. 

“Biasanya itu sumber dari hewan yang menyerupai serangga. Bisa menularkan dari satu ternak ke ternak yang lain,” tuturnya.