Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Foto Video Infografis

Piutang BLBI

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Nilai pengembalian tagihan BLBI tidak bisa ditawar-tawar. Nilainya harus sama dengan kerugian yang dialami negara, termasuk memperhitungkan ­carrying cost yang ­besarnya 20 persen.

Harapan publik pada Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI (Satgas BLBI) yang awalnya begitu tinggi, kini mulai merosot seiring dengan langkah-langkahnya yang banyak menimbulkan pertanyaan. Hal ini dipicu pernyataan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopohukam), Mahfud MD soal piutang BLBI awal bulan ini yang benar-benar mengagetkan publik.

Bak petir di siang bolong, setelah berkali-kali mengancam mempidanakan debitor/obligor nakal yang tidak kooperatif membayar utangnya, tiba-tiba Mahfud yang juga Ketua Dewan Pengarah Satgas BLBI menyebut sejumlah debitor/obligor besar, termasuk Anthony Salim sebagai obligor terbesar, sudah melunasi utangnya. Padahal, baru beberapa waktu lalu Satgas BLBI menyatakan total piutang negara yang hendak ditagih masih mencapai sekitar 110 triliun rupiah.

Pada akhir Oktober lalu, Satgas melaporkan sudah menyetorkan ke kas negara dari penagihan piutang BLBI sebesar 2,4 miliar rupiah dan 7,6 juta dollar AS serta memblokir aset 339 unit tanah milik para pengemplang.

Kalau sudah lunas, kapan pelunasannya, berapa besar yang dibayar, dan dimana membayarnya?

Pernyataan Satgas ini jelas tidak transparan dan tidak adil karena hanya mengejar debitor atau obligor kecil. Mereka diumbar ke publik agar malu sehingga mau membayar utangnya. Sedangkan yang kelas kakap, termasuk yang terbesar, terkesan diberi hak keistimewaan dan nama-nama mereka tidak pernah disebut termasuk jumlah utangnya dan berapa besar yang sudah dibayar serta berapa besar yang tersisa.
Halaman Selanjutnya....


Redaktur : Koran Jakarta
Penulis : Koran Jakarta

Komentar

Komentar
()

Top