Pilkada Jangan Sampai Jadi Klaster Baru Covid-19

Menurut Bamsoet seperti dikutip dari Antara, ketika protokol kesehatan dilanggar, seharusnya Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) jangan segan-segan meminta bantuan dari Satuan Polisi Pamong Praja untuk menjaga ketertiban.

"Termasuk meminta bantuan dari prajurit TNI/Polri yang ditugaskan menegakkan protokol kesehatan di ruang publik," ujarnya.

Bamsoet memprediksi kecenderungan pelanggaran protokol kesehatan akan lebih besar saat masuk ke tahapan kampanye Pilkada yang berlangsung selama 71 hari, mulai 26 September hingga 5 Desember 2020.

Oleh karena itu, dia meminta Bapaslon harus mampu mengendalikan massa pendukung untuk tetap mematuhi protokol kesehatan.

"Selain itu, KPUD dan Bawaslu harus berani membatasi jumlah orang dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan persiapan Pilkada," katanya.
Halaman Selanjutnya....