Peternak Keluhkan Praktik Kartel Ayam Masih Marak

JAKARTA - Paguyuban Peternak Rakyat Nusantara (PPRN) meminta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memastikan adanya keadilan dalam pasar perunggasan nasional. Peternak menengarai dugaan praktek kartel ayam masih terus terjadi yang dilakukan oleh korporasi (integrator) besar untuk mematikan pesaing pasar tradisional dengan menguasai pasar dari hulu ke hilir.

Ketua PPRN Alvino Antonio mengatakan, selama ini, kartel memaksa peternak rakyat pada pilihan yang sangat sulit, mati atau bergabung dalam program kemitraan korporasi. "Ini pada akhirnya akan menciptakan pasar terkendali oleh beberapa korporasi oligopoli dan dalam jangka panjang konsumen pasti akan dirugikan," ujar Alvino saat menyampaikan laporan dugaan praktek kartel harga DOC (Day Old Chicken) dan harga Sapronak (Sarana Produksi Peternakan) di Kantor KPPU di Jakarta, Selasa (23/3).

Dikatakannya, apabila praktek ini terus terjadi tidak akan ada lagi peternak rakyat karena semuanya dipaksa menjadi kaki tangan korporasi. Menurut dia, dugaan praktek kartel yang dimaksud tidak lagi bersepakat pada harga jual ayam (live bird) yang tinggi. Tetapi bersepakat di harga yang lebih rendah dengan target untuk membunuh persaingan di pasar tradisional.

"Maka KPPU jangan hanya melihat kartel sebatas perjanjian penetapan harga, tetapi harus lebih jauh melihatnya bahwa kartel perunggasan adalah agenda korporasi untuk menguasai pasar becek dan terjadinya kanibalisme peternakan," ujar Alvino.

Objek Eksploitasi
Halaman Selanjutnya....