Petani Makin Kesulitan Peroleh Pupuk Subsidi

JAKARTA - Pemerintah harus tegas menentukan politik subsidi pupuk yang ideal. Sebab hingga kini, para petani makin kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi, terutama usai penerapan Permentan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.

"Dengan model politik subdisi semacam ini, efektif apa tidak? Karena faktanya masih menciptakan kegaduhan dan masih ada image pupuk langka. Kalau melihat dari produksi, itu gak ada pupuk langka. Wong kita ekspor 1-2 juta (pupuk) kok, tapi memang persoalannya politik subsidi," ungkap anggota Komisi VI DPR RI, Nusron Wahid, seperti dikutip dari laman resmi DPR RI, Jakarta, Selasa (20/9).

Menurutnya, sikap pemerintah saat ini terkesan belum mempertimbangkan masukan PT Pupuk Indonesia, sebagai operator pelaksana, dalam penyusunan model produksi dan distribusi pupuk bersubsidi yang ideal. Karena itu, dia mengusulkan single price dan model subsidi output untuk pupuk di Indonesia.

Dari sudut pandangnya, dua usulan yang diutarakan itu akan mengurangi masalah kelangkaan pupuk. "Kalau kita menggunakan model subsidi output, kita enggak perlu lagi ada isu pupuk subsidi dan pupuk nonsubsidi. Enggak perlu lagi diutang oleh pemerintah. Enggak perlu lagi para pengecer itu terpaksa harus daftar atau para distributor terpaksa mencari dukungan kanan-kiri untuk menjadi distributor. Saya lebih sepakat kalau pupuk itu memakai single price," jelas Nusron.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Acmad Bakir Pasaman, memaparkan kesiapan PT Pupuk Indonesia dalam menanggapi perubahan kebijakan pupuk bersubsidi tahun 2022, berdasarkan Permentan Nomor 10 Tahun 2022 dan Kepmentan Nomor 5 Tahun 2022, di antaranya menyiapkan pasokan pupuk urea dan NPK sesuai alokasi terbaru, menyiapkan mitigasi pengurangan jenis komoditas dan jenis pupuk, beserta digitalisasi layanan penyaluran pupuk.
Halaman Selanjutnya....