Petani Kesulitan Akses Pupuk Subsidi

JAKARTA - Efektivitas distribusi dan subsidi pupuk masih menjadi masalah yang mengganggu produktivitas pertanian RI. Pemerintah memberikan subsidi pupuk guna meringankan pengeluaran para petani. Hanya saja subsidi tersebut belum disalurkan dengan benar dan tepat sasaran, sehingga masih banyak petani yang tidak mendapatkannya.

Anggota Komisi IV, Daniel Johan, mengatakan banyak petani yang tidak mendapatkan akses terhadap subsidi pupuk yang seharusnya menjadi hak mereka, dan ini menjadi indikasi bahwa sistem distribusi subsidi masih perlu dibenahi. "Pemerintah harus lebih serius dan transparan dalam mengimplementasikan kebijakan yang benar-benar berpihak pada petani," tegasnya di Jakarta, akhir pekan kemarin.

Dilansir dari berbagai sumber, anggaran subsidi pupuk pada tahun 2024 menembus 54 triliun rupiah untuk alokasi pupuk 9,55 juta ton. Alokasi subsidi tersebut ditujukan kepada empat jenis pupuk, yaitu Urea, NPK, NPK Formula Khusus, dan pupuk organik.

Subsidi tersebut diberikan untuk petani yang melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan (padi, jagung, dan kedelai), hortikultura (cabai, bawang merah, dan bawang putih), dan perkebunan (tebu rakyat, kakao, dan kopi) dengan luas lahan yang diusahakan maksimal dua hektare.

Terkait efektivitas distribusi pupuk ini juga menjaga perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK mendorong agar sistem penyalurannya terus diperbaiki. Dalam upaya peningkatan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi, tahun 2024 telah diterapkan secara digital, yakni melalui melalui aplikasi transaksi online (iPubers) dan sistem eVerval, penebusan menggunakan kartu tani di wilayah kerja Bank BRI dan kartu tani digital khusus Provinsi Aceh oleh Bank BSI.
Halaman Selanjutnya....