Peta Jalan Pendidikan Belum Prioritaskan Guru

JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tengah merancang peta jalan pendidikan 2020-2035.Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Unifah Rosyidi menyebut posisi guru dalam peta jalan pendidikan belum jadi prioritas dan terkesan hanya sebatas tempelan saja.

"Tak ada prioritas untuk memperhatikan hingga meningkatkan kualitas guru. Di peta jalan pendidikan itu cuma jadi tempelan, bukan prioritas, kalau tidak serius mutu pendidikan tidak akan pernah bisa sampai pada apa yang kita inginkan," kata Unifah dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi X DPR, di Jakarta, Selasa (19/1).

Unifah mengatakan peningkatan kualitas guru dalam peta jalan pendidikan adalah barang wajib. Menurutnya, Kemendikbud harus memikirkan jurus jitu dalam menangani guru di Indonesia, dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan kultur dalam negeri.

"Kemendikbud terlalu merujuk pada sistem pendidikan luar negeri dan hanya sibuk membandingkan output-nya saja. Kalau seperti itu Indonesia akan terjebak kepada ingin melompat ke masa depan, tapi tak mengetahui dari titik mana lompatan dimulai," jelasnya.

Faktor Penting

Lebih jauh Unifah menyebut ada empat faktor dalam peningkatan kualitas guru tersebut. Petama, membuat standar pendidikan serta kurikulum yang relevan dengan perubahan dunia yang cepat dan terus menerus bagi para guru.

Kedua, lanjut dia, peningkatan kualitas lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) dan PPG (pendidikan profesi guru). Ketiga, sistem pembenahan guru berkelanjutan tidak hanya dalam kurun beberapa hari saja.

"Lagi pula itu tidak semua guru mendapatkan pelatihan. Terakhir asesmen berdasarkan standar pendidikan yang jelas dan terukur," ucapnya.

Unifah menilai penyusunan peta jalan pendidikan pun tidak berlandaskan latar belakang pemikiran dan kajian akademis yang jelas. Padahal, hal tersebut modal untuk memahami kondisi berbagai wilayah Indonesia yang beragam.

Dia menilai peta jalan pendidikan Kemendikbu ini seakan-akan Indonesia baru akan memulai perjalanannya di dunia pendidikan. Banyak arah kebijakan yang belum jelas sehingga akan berdampak pada tidak adanya efisiensi.

"Padahal diminta untuk dijadikan sebuah peta negara untuk memastikan Indonesia ke depan dalam hal pendidikan, ini jadi tidak jelas apa yang ingin dicapai," tegasnya.

Ketua Komisi X DPR yaiful Huda mengatakan peta jalan pendidikan bisa menyelesaikan tumpang tindih tata kelola pendidikan. Kualitas pendidikan yang masih belum merata juga tidak boleh lagi menjadi persoalan di masa datang.

Selain itu, kata dia, kesejahteraan dan sumber daya pendidikan juga harus tuntas. Termasuk juga kurikulum yang tambal sulam serta persoalan anggaran fungsi pendidikan 20 persen."Semua hal tadi semestinya tidak menjadi persoalan kita di masa akan datang," tandasnya. n ruf/N-3