Peserta Tawarkan Cara Keluar dari Krisis Pemilu

JAKARTA- DPR mulai menguji calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), di Jakarta, Senin (14/2). Di antara peserta ada yang mencoba menawarkan cara petugas melepaskan diri dari krisis pemilu.

Hal itu antara lain diungkapkan calon anggota KPU, Betty Epsilon Idroos. Dia menawarkan strategi atasi potensi krisis dalam Pemilu 2024 mendatang. Betty dengan latar belakang Ketua KPU DKI Jakarta memaparkan visi dan misi strategi menghadapi potensi krisis Pemilu dan Pemilihan tahun 2024.

Dia menjelaskan, dalam menghadapi potensi krisis terdapat prinsip dan langkah yang harus diambil oleh penyelenggara pemilu (electoral actor). Antara lain, optimalisasi sumber daya dengan perencanaan program memanfaatkan perangkat teknologi. "Selanjutnya, percepatan reformasi birokrasi KPU terkait kepemimpinan, pengembangan keorganisasian hingga koordinasi dan database personel kerja," ujar Betty.

Selanjutnya mantan penyelenggara pemilu itu membagi potensi krisis pada Pemilu 2024 dalam beberapa bagian. Ini terkait akselerasi transformasi digital. Selanjutnya manajerial big data, perbaikan komunikasi publik dan sinergi multisektor penyelenggara pemilu.

Betty menegaskan untuk menentukan pemilu sukses bergantung pada kredibilitas dan profesionalitas penyelenggara pemilu. Kemudian, perbaikan dan penguatan penyelenggaraan pemilu. Lalu kualitas, partisipasi pemilih, dan peserta pemilu.

Sementara itu, calon anggota KPU lainnya, Hasyim Asy'ari, mengatakan KPU bertugas melayani seluruh pemilih dan peserta pemilu. Maka, tidak boleh memilih-milih dalam menyampaikan informasi. "Apa pun informasi yang dimiliki oleh KPU, harus disampaikan kepada semua peserta pemilu, tidak boleh pilih-pilih," kata Hasyim.

Dia juga menjelaskan terkait menjaga imparsialitas seperti terdapat dalam buku Why Electoral Integrity Matters karya Pippa Norris. Menurutnya, fungsi KPU untuk menjaga imparsialitas sering disalah mengerti sebagai perilaku menjaga jarak yang sama dengan seluruh peserta pemilu. Padahal, menjaga imparsialitas adalah menjalin kedekatan yang sama dengan seluruh peserta pemilu.

Berdasarkan pengalaman Pemilu 2019 lalu, dia menjelaskan, beban kerja paling berat berada di pundak Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). "Ini ada kaitannya dengan aturan perundang-undangan, di mana perhitungan harus selesai hari yang sama pemungutan suara," jelas anggota KPU Periode 2017-2022 itu.

Naikkan Anggaran

Menurut petahana ini, dengan beban kerja berat, petugas KPPS hanya mendapat honor 500 ribu rupiah. Mereka menanggung beban begitu panjang, ditambah lagi mendapat berbagai tekanan. "Sekiranya disetujui, kami mohon tambahan anggaran untuk anggota KPPS supaya lebih semangat," harap Hasyim.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR Komarudin Watubun, dari Fraksi PDI Perjuangan, menanyakan apakah Hasyim menilai Pemilu 2019 telah berjalan sempurna atau belum. Jika belum, apa yang harus dilakukan. Hal sama ditanyakan Anggota DPR Fraksi Golkar, John Kenedy Aziz, terkait kenangan pahit pemilu sebelumnya, khususnya terkait beban KPPS yang sangat berat. Dia menanyakan langkah apa yang akan dilaksanakan untuk mengurai masalah tersebut.

Komisi II DPR mulai menggelar uji kelayakan dan kepatutan untuk 14 calon anggota KPU dan 10 calon anggota Bawaslu masa jabatan 2022-2027.