Perum Bulog Siap Dukung Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga Beras

KPSH sendiri akan dilaksanakan sampai 31 Desember 2022 di titik-titik yang rawan mengalami gejolak harga beras dan menyasar keluarga tak mampu yang terdata oleh Kementerian Sosial. Apabila terdapat KPM yang tidak sesuai dengan data maka dapat dilakukan penggantian oleh pemerintah desa/kelurahan setempat. NFA juga membentuk tim pemantau dan evaluasi yang terdiri dari beberapa lembaga seperti Kemenko Perekonomian, Kemenko PMK, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian BUMN, Setkab dan Polri. Langkah ini diambil NFA untuk mengoptimalisasi CBP yang tersedia dengan lebih terukur dan pada akhirnya berkontribusi bagi pengendalian inflasi.

"Pelaporan pelaksanaan dilakukan setiap setiap bulan oleh Bulog, setidaknya meliputi rincian realisasi dan jumlah KPM. Laporan disampaikan kepada kami, serta ditembuskan ke kementerian terkait," ujar Arief.