Pertanian sebagai Penentu Masa Depan Bangsa

JAKARTA - Presiden RI terpilih yang juga Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto, menyebut bahwa pertanian merupakan sektor yang sangat penting sebagai penentu dalam menghadapi berbagai tantangan masa depan bangsa.

Dia juga memiliki perhatian khusus pada sektor pertanian yang merupakan sektor dasar bagi ketahanan rakyat. Sebab itu, dia ingin negara memperkuat produktivitas melalui teknologi mekanisasi, keterlibatan anak muda, hingga hilirisasi industri.

Pengamat ekonomi dari STIE YKP Yogyakarta, Aditya Hera Nurmoko, yang diminta pendapatnya, mengaku sepakat dengan pernyataan itu. Sebab, Indonesia dengan luas lahan daratan dan lautan serta jumlah penduduk 270 juta jiwa menuntut sektor pertanian dan perikanan bukan hanya menyediakan pangan, tetapi juga menjadi tulang punggung ekonomi nasional di tengah tantangan global yang penuh ketidakpastian.

"Pertanian memiliki peran strategis dalam memastikan ketahanan pangan dan kestabilan ekonomi. Selain itu, sektor pertanian juga menjadi salah satu penyokong utama ekonomi Indonesia dengan memberikan kontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja," kata Aditya.

Pertanian, jelasnya, menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar di Indonesia. Di banyak daerah, pertanian masih menjadi sumber mata pencarian utama bagi masyarakat. Dengan demikian, peningkatan produktivitas dan efisiensi di sektor ini dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan.

Jika pertanian Indonesia maju dan bisa mensubstitusi impor, maka akan memberi kontribusi signifikan terhadap pengurangan pemborosan devisa karena impor. Di masa lalu bahkan Indonesia bisa mengekspor produk-produk pertanian yang sayangnya gagal dipertahankan karena kegagalan mengembangkan teknologi di hilir.

"Komoditas seperti kelapa sawit, karet, kopi, kakao, dan rempah-rempah adalah beberapa contoh produk pertanian yang diekspor dan memberikan pemasukan devisa yang besar bagi negara sampai saat ini. Tapi, hilirisasi tetap masih jadi pekerjaan rumah," katanya.

Pertanian, tambahnya, juga berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan nasional. Dengan memastikan ketersediaan pangan yang cukup dan harga yang stabil, sektor ini membantu menghindari inflasi yang tinggi dan menjaga daya beli masyarakat.

"Ketahanan pangan yang kuat juga berarti negara lebih siap menghadapi krisis pangan global yang mungkin terjadi," katanya.

Ada yang Salah

Peneliti ekonomi Celios, Nailul Huda, mengatakan harusnya produktivitas padi bisa meningkat lebih baik dengan kehadiran Wakil Menteri karena fokus pekerjaan akan dibebankan kepada dua orang.

"Kalau masih impor saja, berarti memang ada yang salah, bukan hanya dari Kementerian, tapi dari pucuk pimpinannya," ungkap Huda.

Sebenarnya, kata Huda, Wakil Menteri Pertanian memang sudah ada untuk saat ini, jadi memang ini permintaan Prabowo yang menginginkan Wamen Pertanian, bahkan dari sekarang.

Prabowo, katanya, memang sering kali mengutarakan fokus pembangunan dari sektor pertanian. Program Food Estate hingga pangan jadi andalannya, terutama untuk memenuhi permintaan program makan bergizi gratis.

"Tetapi, jika bahan pangannya dari impor, maka akan jadi kontradiktif dengan pembangunan pertanian Prabowo," tegasnya.

Huda pun mendorong agar di pemerintahan Prabowo kelak sektor pertanian dan pangan menjadi sektor strategis.

Managing Director Political Economy And Policy Studies, Anthony Budiawan, menyoroti impor beras yang dilakukan secata gila-gilaan pada dua tahun terakhir. Kunci dari produktivitas pangan, papar Anthony, ialah kebijakan, karena menentukan segalanya. Kedua ada dinas, kalau terdiri dari orang yang kapabel sehingga mungkin akan lebih baik.

Sementara itu, pakar pertanian dari UPN Veteran Jawa Timur, Surabaya, Zainal Abidin, mengatakan Presiden bisa saja memunculkan posisi Wamen Pertanian, karena urusan pangan memang sangat vital. Namun, ia berharap ada pembagian tugas yang jelas dengan Menteri, supaya jabatan tersebut efektif.

"Sebaiknya Menteri fokus pada kebijakan yang bersifat strategis, sedangkan Wakil Menteri bisa fokus pada detil pelaksanaan program. Dia bisa turun ke daerah-daerah untuk memastikan program pertanian yang dicanangkan berjalan sekaligus melakukan evaluasi," tuturnya.