Pertahankan WTP, Ditjen Hubla Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Keuangan

"Untuk itu, sehubungan dengan penerapan PSAP 16, masing-masing satker yang memiliki perjanjian konsesi non eksisting, KPBU dan KSP BMN agar melakukan koordinasi lebih intens dengan pihak mitra untuk melaksanakan rekonsiliasi atas realisasi hasil investasi mitra yang dilaksanakan per periode semeseteran dan meminta mitra untuk menyampaikan laporan keuangan, dimana kedua hal tersebut merupakan dokumen sumber yang akan dijadikan dasar dalam pencatatan aset konsesi jasa kedalam Neraca," katanya.

Sebagai informasi, Kementerian Perhubungan telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia atas Pemeriksaan Laporan Keuangan selama 10 kali berturut-turut sejak tahun 2013 sampai dengan 2022.

Tantangan untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian merupakan hal yang tidak mudah karena diperlukan kerja keras, komitmen, kolaborasi dan doa dari seluruh penanggungjawab pengelola keuangan mulai dari tingkat satker hingga Eselon I.
Halaman Selanjutnya....