Persiapan Haji dan Umrah Harus Inklusif

JAKARTA - Persiapan haji dan umrah harus inklusif. Kegiatan ini milik semua umat Islam Indonesia dari berbagai kalangan, tanpa diskriminasi dan perbedaan. Demikian disampaikan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kementerian Agama, Hilman Latief, kepada awak media, di Jakarta, Sabtu, (30/10).

"Persiapan tanpa diskriminasi dan perbedaan baik prioritas jemaah, penyelenggara maupun para pembimbing haji-umrah," ujarnya. Ini sesuai dengan arahan menteri agama. Hilman menjelaskan, jemaah memiliki latar belakang tradisi keagamaan bermacam-macam. Semua harus dilayani dengan baik.

"Arahan menag jelas dan tegas. Pengelolaan dan penyelenggaraan ibadah haji-umrah harus lebih inklusif," katanya. Lebih jauh, Hilman menyebut, kementerian akan mempersiapkan penyelenggaraan haji-umrah secara terbuka dan profesional. Hal ini termasuk memperhatikan perbedaan karakter pembimbing, petugas, dan jemaah.

Dia menerangkan, keterbukaan dan profesionalitas penting dalam persiapan ibadah haji-umrah. Menurutnya, kegiatan ibadah haji jadi ajang silaturahmi antarumat Islam dari berbagai latar belakang mencakup ormas, golongan, dan daerah. "Menag mendorong percepatan persiapan ibadah haji-umrah 1443 Hijriah," katanya.

Penyelenggaraan ibadah haji-umrah betul-betul disiapkan. Menurutnya, menag menuntut persiapan secara profesional, terbuka, inklusif, dan tidak diskriminatif. Menag juga minta persiapan dilakukan dengan sigap dan cermat. Hal itu terkait jemaah, PPIU, PIHK, protokol kesehatan, serta persiapan lainnya.

Sementara itu, Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas mengingatkan, Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah untuk benar-benar mematuhi protokol kesehatan (prokes) jika penyelenggaraan umrah bagi jemaah Indonesia sudah dibuka. Menurutnya, ada kaitan antara keberhasilan penyelenggaraan umrah dan haji mendatang.