Perombakan Direksi Bank BUMN

JAKARTA - Pergantian jajaran direksi BUMN merupakan hal yang wajar dan tidak dapat dikategorikan sebagai bagian pelanggaran instruksi presiden Joko Widodo agar para menteri tidak mengambil keputusan strategis.

"Satu hal yang wajar dalam BUMN mengganti direksi, karena perusahaan-perusahaan milik negara itu selain sahamnya dimiliki pemerintah juga milik publik," ujar Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu, Arief Poyuono kepada wartawan, Rabu (28/8).

Rencananya, Menteri BUMN Rini Soemarno mengagendakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dalam satu pekan ke depan. Adapun RUPSLB ini akan digelar oleh kelima BUMN yakni Bank Mandiri (28 Agustus), Bank Tabungan Negara (29 Agustus) Bank Negara Indonesia (30 Agustus), Bank Rakyat Indonesia (2 September), serta Perusahaan Gas Negara (30 Agustus).

Arief menilai perlunya pergantian di jajaran direksi BRI, karena bank milik pemerintah ini ibarat mobil yang bermesin turbo. Tetapi karena pengendaranya kurang profesional dan cekatan, makanya jalannya lelet dan kalah dengan bank swasta seperti BCA."Bank BRI akan lebih banyak bisa menjadi penopang tumbuhnya usaha kecil,menengah, pedesaan yang bisa meningkatkan perekonomi di desa," ujar Arief. suh/E-12