Pernyataan Swasembada Pangan Dini Masih Perlu Pembuktian

JAKARTA - Pernyataan Pemerintah bahwa swasembada pangan bisa dicapai lebih cepat dari target masih perlu dibuktikan. Guru Besar Ekonomi Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM), Masyhuri, mengataku skeptis dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto, yang menyebut bahwa Indonesia mungkin sudah mencapai swasembada dalam beberapa bulan ke depan, lebih cepat dari target awal empat tahun.

Menurutnya, klaim tersebut masih perlu dibuktikan dengan dua indikator utama. “Pertama, kita lihat apakah tahun ini Indonesia masih melakukan impor beras atau tidak. Faktanya, pada 2023 kita masih impor jutaan ton beras. Kalau benar swasembada, maka tidak perlu ada impor lagi,” katanya.

Indikator kedua jelasnya adalah stabilitas harga beras di pasar. “Kalau benar kita sudah swasembada, maka harga beras harus stabil dan terjangkau bagi masyarakat. Kalau harga masih fluktuatif atau bahkan naik, berarti produksi belum cukup untuk memenuhi kebutuhan domestik,” paparnya.

“Kita lihat nanti apakah Indonesia benar-benar tidak impor beras lagi tahun ini, dan apakah harga beras bisa stabil. Kalau dua hal ini terpenuhi, baru kita bisa bicara soal swasembada,” kata Masyhuri.

Apalagi, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, total luas panen padi sepanjang 2024 mencapai 10,05 juta hektar turun 0,17 juta hektar dibanding 2023. Sedangkan realisasi luas panen padi pada Desember 2024 mencapai 0,36 juta hektar, lebih tinggi dibandingkan dengan Desember 2023 yang sebesar 0,35 juta hektar.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, patut diperhatikan bahwa penurunan tersebut disumbang utamanya oleh penurunan luas panen sepanjang Sub Round 1 atau Januari-April 2024 akibat luas panen yang bergeser pada 2024 sebagai dampak fenomena El Nino di semester II 2023.

Penurunan tersebut dapat terkompensasi oleh kenaikan luas panen sepanjang Sub Round 2 dan Sub Round 3, yaitu pada periode Mei-Agustus dan pada periode Sub Round 3 atau September sampai Desember 2024.

Berdasarkan hasil pengamatan Desember 2024, potensi luas panen padi sepanjang Januari sampai dengan Maret tahun ini diperkirakan akan mencapai 2,83 juta hektar atau mengalami peningkatan sekitar 0,97 juta hektar atau mengalami kenaikan sebesar 52,08 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada 2024.

“Kami dapat sampaikan bahwa Januari sampai dengan Maret ini adalah angka potensi luas panen padi dan angka realisasi nantinya bisa lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan angka potensi, tergantung pada realisasi dari kondisi pertanaman padi yang akan terjadi pada Januari sampai dengan Maret tahun ini,” kata Amalia.

Faktor Cuaca

Mengenai berkurangnya luas panen pada 2024, Masyhuri berpendapat kalau pola pergeseran luas panen itu dipengaruhi oleh faktor cuaca.

“Di awal 2024, luas panen turun karena El Nino yang mengganggu musim tanam sebelumnya. Tapi menjelang akhir 2024, luas panen meningkat, dan melihat curah hujan di awal Februari ini, luas panen di awal 2025 pasti lebih tinggi dibanding tahun lalu,” kata Masyhuri.

Lebih lanjut, BPS mencatat secara spasial, sekitar 50,20 persen dari total luas panen padi nasional pada 2024 terdapat di Pulau Jawa. Lima provinsi dengan total luas panen padi tertinggi sepanjang 2024 adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Lampung. Penyumbang utama penurunan luas panen sepanjang 2024 adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.