Pernyataan Provinsi Garis Keras Mengeruhkan Suasana

JAKARTA - Sejumlah kalangan menilai pernyataan pakar hukum tata negara, Mahfud MD, tentang adanya provinsi garis keras sangat tidak bijak. Sebab, tidak ada daerah garis keras di Indonesia.

"Pemikiran itu hanya muncul dari politik identitas yang dijalankan oleh para oknum elite politik. Artinya, yang ada sekarang adalah oknum elite yang mengompori rakyat untuk terpecah belah. Penyebutan daerah garis keras malah mengeruhkan suasana," kata pakar politik Universitas Brawaijaya Malang, Wawan Sobari, saat dihubungi, Senin (29/4).

Menurut Wawan, rakyat sekarang tidak perlu lagi diberikan informasi berlandaskan politik identitas agama maupun kedaerahan. Pernyataan Mahfud MD tidak selalu menggambarkan kepentingan masyarakat, tapi bisa kepentingan pribadi. "Sebaiknya, sambil menunggu pengumuman KPU tentang hasil Pilpres, semua pihak harus sama-sama menjaga keadaan, jangan sampai merembet masalah baru ke politik identitas," tukasnya.

Dihubungi terpisah, pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, mengatakan pernyataan soal garis keras serta menghubungkannya dengan agama sangat tak tepat, apalagi dikaitkan juga dengan sikap pemilih.

"Kalau ada daerah yang memilih salah satu capres karena dasar agama, itu bukan garis keras, itu pemilih sosiologis namanya," kata Adi.
Halaman Selanjutnya....