Perlu Solusi Multilateral Atasi Kerentanan Utang

WASHINGTON - Pemerintah Amerika Serikat (AS) dan Dana Moneter Internasional (IMF) memandang perlu solusi multilateral untuk mengatasi kerentanan utang dan masalah lain yang menjadi tantangan ekonomi global.

Perlunya solusi multilateral itu mengemuka setelah Menteri Keuangan AS, Janet Yellen, yang baru terpilih bertemu dengan Direktur Pelaksana IMF, Kristalina Georgieva, di Washington, Selasa (2/2). Yellen dikabarkan menyampaikan niatnya untuk bekerja sama dengan IMF dalam rangka menyusun program prioritas untuk merespons pandemi Covid-19 secara efektif.

"Hal itu dengan menghidupkan kembali pertumbuhan ekonomi untuk mendukung pemulihan global yang kuat, memerangi ketidaksetaraan, dan menangani ancaman perubahan iklim," sebut pernyataan Departemen Keuangan AS seperti dikutip dari Antara.

Sementara itu, Georgieva, dalam sebuah cuitannya menyatakan sepakat memerangi pandemi dengan, meningkatkan pertumbuhan, memerangi ketidaksetaraan pendapatan, dan mengatasi perubahan iklim sebagai prioritas utama.

"Keterlibatan global untuk mendukung negara-negara berpenghasilan rendah itu penting, dan 2021 adalah tahun aksi yang kritis!" unggah Georgieva di Twitter.

Pengamat ekonomi global mengatakan mereka melihat konsensus yang berkembang tentang perlunya alokasi baru Hak Penarikan Khusus (Special Drawing Rights) IMF, sebuah langkah yang mirip dengan pencetakan uang bank sentral, yang diblokir oleh pendahulu Yellen, Steven Mnuchin.

Georgieva telah menyerukan langkah seperti itu di awal pandemi, tetapi pemerintahan Trump memblokirnya.

Sementara di bawah Presiden AS, Joe Biden, telah mengisyaratkan dukungan untuk alokasi SDR baru, dan undang-undang yang mendukung langkah tersebut sedang digodok di Kongres yang kini dikendalikan Partai Demokrat.

Tambah Utang

Menanggapi kesepakatan Yellen dan Georgieva itu, Pakar Ekonomi dari Universitas Brawijaya Malang, Munawar Ismail, mengatakan sikap AS dan IMF mengindikasikan negara-negara berkembang sangat berpotensi untuk menambah utang karena beban tambahan yang ditanggung akibat Covid-19.

"Pemerintah negara-negara berkembang harus menyediakan dana lebih besar untuk berbagai stimulus dan bantuan untuk kelompok masyarakat rentan agar tetap hidup. Sementara pendapatan pajak turun drastis karena perlambatan ekonomi. Jadi, mau tidak mau akan mencari jalan keluar dengan berutang," kata Munawar.

Sementara itu, Pakar Ekonomi Universitas Atmajaya Jakarta, YB Suhartoko, mengatakan melemahnya perekonomian dunia menyebabkan penderitaan di negara yang pendapatan per kapitanya rendah dengan utang yang besar.

"Kondisi ekonomi yang lesu harus di-counter (lawan) dengan kebijakan fiskal ekspansif. Namun, terbatasnya ruang fiskal karena pembayaran cicilan pokok dan bunga utang menyebabkan negara tersebut sulit bangkit dari keterpurukan ekonomi," kata Suhartoko.

Solusi multilateral seperti penghapusan dan rescheduling utang diperlukan agar bisa menstimulus perekonomiannya.

n SB/ers/E-9