Perlu Penanganan Khusus, Persentase Kemiskinan Ekstrem Terkonsentrasi di Indonesia Bagian Timur

Jakarta - Perlu penanganan khusus. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) melaporkan terdapat 3,3 juta orang masuk dalam kategori miskin ekstrem, dan terkonsentrasi di Indonesia bagian timur.

"Jumlahnya 3,3 juta di seluruh wilayah Indonesia. Tentu kita bisa melihat, persentase angka kemiskinan ekstrem yang tinggi ini di Indonesia bagian timur, sehingga perlu penanganan yang khusus," ujar Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK, Nunung Nuryartono di Jakarta, Rabu.

Nunung mengatakan untuk pulau Jawa, meski persentase kemiskinan ekstrem kecil, jumlah penduduk yang tinggi membuat angka absolut menjadi tinggi. Namun, Nunung tidak menyebut secara rinci besarannya.

Maka dari itu, sasaran program penanganan kemiskinan ekstrem tidak hanya berfokus pada provinsi yang tingkat kemiskinannya tinggi, tetapi wilayah yang angka absolut penduduk miskinnya juga tinggi.

"Jadi, sasaran-sasaran di wilayah dengan persentase tinggi dan secara absolut jumlah penduduknya tinggi. Kami optimistis di 2024 mendekati nol koma sekian, tetapi sudah menyentuh ke arah sana," kata dia.

Secara tren data, angka kemiskinan ekstrem pada Maret 2022 mencapai 2,04 persen. Kemudian, turun sekitar 0,3 persen ke angka 1,74 pada September 2022.

Pada Maret 2023, turun menjadi 1,12 persen atau berkurang 0,62 persen dari September 2022. Merujuk pada data tersebut, ia optimistis angka kemiskinan akan berada di angka nol persen pada 2024.

Menurutnya, ada tiga strategi besar untuk mencapai kemiskinan ekstrem nol persen.

Pertama, pengurangan beban. Menurutnya, pengurangan beban menjadi penting karena akan menjadi indikasi terhadap pengeluaran sehari-hari masyarakat kategori miskin ekstrem.

"Apa saja, bantuan sosial, PKH, kartu Indonesia sehat, dan lain-lain. Itu kategori pengurangan beban, termasuk subsidi energi," katanya.

Kedua, peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan ini dilakukan lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, melalui aktivitas-aktivitas yang mengkreasikan pekerjaan dan pemberdayaan.

"Karena ada saudara-saudara kita yang sudah siap naik kelas. Tinggal bagaimana memastikan tidak turun lagi," katanya.

Ketiga, pengurangan kantong kemiskinan. Upaya ini dilakukan lewat perbaikan rumah tak layak huni, sanitasi yang buruk, hingga ketersediaan air bersih.

"Oleh karenanya, strategi ketiga diarahkan untuk bisa mengurangi kantong-kantong kemiskinan dengan cara meningkatkan rumah jadi layak huni, memberikan akses air bersih, sanitasi, dan lain-lain," katanya.