Perlu Diskresi untuk Pemungutan Suara di Papua

Jakarta - Gerakan Masyarakat Sipil Peduli Pemilu mengapresiasi penyelenggara pemilu (KPU/Bawaslu) yang telah berhasil melaksanakan Pilkada Serentak di 171 daerah (provinsi, kabupaten, kota). Namun dalam prakteknya, masih banyak permasalahan terkait kendala teknis. Gerakan Masyarakat Sipil Peduli Pemilu mencatat, ada setidaknya lima kendala teknis pada Pilkada serentak yang seperti Wapres Jusuf Kalla katakan sebagai pemilu terumit di dunia tersebut.

Adapun kendala teknis tersebut yakni pertama daftar Pemilih Tambahan (DPTB) masih terbilang banyak, menggambarkan belum baiknya daftar pemilih tetap (DPT) pemilihan, kedua masih munculnya masalah terkait surat pemberitahuan memilih (C6-KWK), ketiga masalah kotak kosong dalam pemilihan, keempat terdapat pemilihan suara di berbagai TPS di beberapa provinsi dan kelima adanya penundaan pemilihan di Papua.

Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jeirry Sumampow yang tergabung dalam gerakan tersebut mengatakan, perlu adanya diskresi dari penyelenggara pemilu khususnya KPU dalam melaksanakan pemilihan di Papua. Menurutnya tahapan pemilihan di Papua memiliki kesulitan berbeda dengan provinsi lainnya. Jeirry menganggap, dengan adanya dua kabupaten di Papua yang diundur tahapan pemilihannya, mengindikasikan penyelenggara pemilunya melanggar UU Pemilu karena tidak menjalankan pilkada secara serentak di 171 daerah, dikarenakan adanya ketidaksiapan dari penyelenggara Pilkada.

"Dengan tidak dilaksanakannya pilkada di dua daerah (Paniai dan Nduga) di Papua, menandakan penyelenggara pemilu (KPU) melanggar UU Pemilu karena pilkadanya tidak jadi serentak," ujar Jeirry Sumampouw, di Media Center Bawaslu, Jalan Thamrin 14, Jumat (29/6). Apalagi Jeirry menganggap faktor yang menjadi persoalan di Papua itu dari tahun ke tahun tidak jauh berbeda.

Misal logistik, yang memang banyak orang ketahui kondisi geografis di sana sangatlah berat sehingga butuh seharusnya didistribusikan jauh lebih awal dari hari H pemilihan. Lebih lanjut agar persoalan serupa tidak terjadi di Pemilu 2019, maka Jeirry mengusulkan dilakukannya diskresi oleh KPU agar tahapan pemilu di sana tidak lagi mengalami pemilihan yang mundur dikarenakan faktor-faktor yang sebenarnya penyelenggara pemilu mampu mengatasinya.
Halaman Selanjutnya....