Perlu Dicatat! Untuk Tekan Penyebaran Wabah PMK, Pemerintah Larang Pergerakan Hewan Ternak di 1.765 Kecamatan
Tangkapan layar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) usai rapat internal di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (23/6/2022).
Foto: ANTARA/ Indra Arief.Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan melarang pergerakan hewan ternak di 1.765 kecamatan yang termasuk "daerah merah" penyakit mulut dan kuku (PMK) hewan ternak.
"Akan diberikan larangan daripada hewan hidup dalam hal ini sapi untuk bergerak. Itu di daerah level kecamatan yang terdampak daripada penyakit kuku mulut atau kita sebut 'daerah merah'," kata Airlangga usai rapat internal di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (23/6).
Airlangga mengungkapkan saat ini terdapat 1.765 kecamatan yang termasuk "daerah merah" PMK hewan ternak atau 38 persen dari 4.614 kecamatan.
"Seluruhnya detail nanti akan dimasukkan dalam Inmendagri (Instruksi Menteri Dalam Negeri)," kata dia.
Menurut Airlangga, pemerintah akan melakukan penanganan terhadap penyakit PMK hewan ternak seperti kebijakan dalam menangani pandemi Covid-19, dengan mengedepankan kebijakan berbasiskan level mikro.
Pemerintah, kata Airlangga, juga akan mengawasi jalur untuk keluar dan jalur masuk dari dan ke peternakan.
"Seluruh mekanisme yang harus dijaga selain pergeseran daripada hewan, juga kontrol terhadap mereka yang keluar masuk peternakan. Artinya biohazard melalui disinfektan itu penting karena kita juga melihat agar carrier daripada virus ini untuk terus dijaga," ujar Airlangga.
Selain itu, Presiden Joko Widodo juga akan membentuk Satuan Tugas Penanganan PMK yang dipimpin Kepala BNPB Suharyanto.
"Wakilnya antara lain dari Dirjen Peternakan Kementerian Peternakan kemudian Birjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, dari Deputi Kementerian Koordinator Perekonomian dan Asisten Operasi Kapolri dan Panglima TNI. Struktur ini mirror dengan penanganan Covid-19," katanya.
Pemerintah juga akan melakukan pengadaan vaksin PMK hingga 28-29 juta dosis pada 2022 dengan anggaran bersumber dari Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN).
Redaktur: Muchamad Ismail
Penulis: Antara
Tag Terkait:
Berita Trending
- 1 Wanita 50 Tahun Berikan Kisah Inspiratif untuk Berwirausaha
- 2 Ini Solusi Ampuh untuk Atasi Kulit Gatal Eksim yang Sering Kambuh
- 3 Kenakan Tarif Impor untuk Menutup Defisit Anggaran
- 4 Penyakit Kulit Kambuh Terus? Mungkin Delapan Makanan Ini Penyebabnya
- 5 Klasemen Liga Jerman: Bayern Muenchen Masih di Puncak
Berita Terkini
- Aktor Korea Park Min-jae Meninggal Dunia Karena Serangan Jantung
- Trump Ancam Hamas Agar Bebaskan Sandera Sebelum Pelantikannya
- Pasca OTT, KPK Segel Ruang Kerja Pj Wali Kota Pekanbaru
- Bank Mandiri Gelar Kongsi-Kongsi 2024, Ada Susi Pudjiastuti di Sesi Inspirasi Bisnis
- KPU Depok Umumkan Supian-Chandra Menang Pilkada 2024